Sofyan A. Djalil: UU Ciptaker Percepat Penyusunan RTRW

-

- Advertisment -

Sofyan A. Djalil: UU Ciptaker Percepat Penyusunan RTRW

KLIKKABAR.COM,  JAKARTA  – Pemerintah mengeluarkan UU Ciptaker  yang sangat dibutuhkan mengingat sekitar 6,88 juta pengangguran dan 2,92 juta angkatan kerja baru.  Kini tiap-tiap kementerian  segera menyusun peraturan pelaksananya.

“Dalam undang-undang ini, perizinan berusaha dilakukan berdasarkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) atau Rencana Tata Ruang,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil,  Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Sofyan memaparkan RDTR perlu diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang dengan Rencana Zonasi Wilayah Perairan dan Kawasan Hutan.  Hambatan yang ditemui selama ini dalam menetapkan tata ruang di daerah karena tidak adanya integrasi. UU Ciptaker mengenalkan integrasi dan tata ruang akan menjadi panglima, sehingga tidak ada masalah lagi antara hutan, perairan, dan lain-lain.

UU Ciptaker menegaskan tata ruang tetap menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.  UU tersebut menegaskan penetapan RDTR/RTRW perlu dipercepat guna memberikan kepastian hukum.  Selama ini banyak pengalaman, RDTR/RTRW telah disetujui melalui persetujuan substansi (persub) oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Tata Ruang Kementerian ATR/BPN agar menjadi Peraturan Daerah (Perda), namun terlalu lama. Sehingga perlu diberikan batas waktu bagi Pemda untuk menentukan dan disahkan setelah bulan persub diberikan.

“Apabila dalam 2 bulan usai persub tidak disahkan perda tata ruangnya, maka pemerintah yang akan mengesahkan. Kemudian RDTR akan menjadi Peraturan Kepala Daerah atau Perkada karena dalam penyusunan sudah melibatkan banyak pihak,”  pungkas Sofyan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERBARU

- Advertisement -

Berita Populer

- Advertisement -

Mungkin Anda SukaBERITA TERKAIT
Rekomendasi untuk Anda