Dr. Safrizal: Pilkada jadi Kluster Covid Tidak Terbukti

-

- Advertisment -

Dr. Safrizal: Pilkada jadi Kluster Covid Tidak Terbukti

KLIKKABAR.COM, JAKARTA – Kekhawatiran Pilkada akan jadi kluster penyebaran Covid-19 tidak terbukti. Meski begitu semua pihak harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dan sampai saat ini tahapan kampanye dalam pemilihan kepala daerah serentak masih terkendali.

“Dari data yang kami kumpulkan malah terjadi penurunan zonasi risiko. Kami kasih contoh, pada awal kita menyelenggarakan kampanye, kami startnya dari tanggal 6 September, sudah mulai menyelenggarakan kampanye Pilkada, zonasi daerah merahnya itu pada 45 daerah dari 309 daerah yang daerahnya ada Pilkadanya, baik Pilkada bupati/walikota maupun gubernur,”  kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Dr. Safrizal yang juga Wakil Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Rabu (18/11/2020) di Jakarta.

Safrizal menuturkan berdasarkan data terakhir per  8 November, zona merah di daerah yang menggelar Pilkada, atau dari 309 daerah itu menunjukkan penurunan.

Zona merah menjadi 18 daerah. Artinya dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan di daerah Pilkada, kekhawatiran terhadap daerah Pilkada bakal jadi kluster baru bisa dihilangkan.

“Tapi tentu saja dengan protokol kesehatan yang kuat ya, dan tentu saja dengan kerjasama semua pihak. Kita melakukan evaluasi mingguan terhadap daerah yang melakukan Pilkada ini. Kita lakukan evaluasi, artinya dari 309 daerah yang melakukan Pilkada dilakukan evaluasi, ada 2 provinsi yang tidak kita ikutkan karena sama sekali tidak ada Pilkada di wilayahnya, yaitu Aceh, tidak ada kampanye provinsi dan tidak ada pula Pilkada bupati/walikota, kemudian juga provinsi DKI Jakarta,” kata Safrizal.

Selain Aceh dan DKI Jakarta, kata Safrizal, 32 provinsi lainnya  ada Pilkadanya, baik itu pemilihan gubernur, bupati/walikota. Evaluasi dilakukan secara reguler. Semuanya dibahas mulai dari perkembangan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, juga data terkait pelanggaran protokol kesehatan.

Sementara saat memasuki masa kampanye, lanjut Safrizal monitor terhadap pasangan calon   dilakukan oleh Bawaslu. Selama masa kampanye berlangsung, Bawaslu tercatat telah menegur hampir 306 pelanggaran protokol kesehatan. Pelanggaran terhadap protokol kesehatan itu mulai dari berkerumun dan tidak disiplin menggunakan masker.

Safrizal menjelaskan justru di daerah  yang tidak menggelar Pilkada menunjukkan kenaikkan zonasi. Misalnya Aceh. Zona kuning dan oranye di Aceh naik terus.

Padahal Pilkada tidak ada di Aceh. Kemudian juga di DKI Jakarta walaupun rata-ratanya sudah bisa dikendalikan, sebab rata rata positif di ibu kota sekitar 1000-an. Namun angkanya belum menunjukkan bahwa belum turun,  walaupun sedikit fluktuatif.

“Oleh karenanya kita tetap terus mengawal proses peningkatan disiplin protokol kesehatan di daerah Pilkada. Sehingga pelaksanaan di tanggal 9 Desember itu bisa dijalankan dan kami pastikan dengan usaha yang sungguh-sungguh semua pihak, semua sudah memiliki masker. Kenapa? gerakan masif bagi masker dan pakai masker justru terjadi di daerah yang Pilkada, karena membagi bahan kampanye berupa masker, hand sanitizer, sabun, alat/mesin cuci tangan dan sebagainya masuk ke dalam golongan bahan kampanye yang diizinkan oleh KPU dan hari ini sudah kami cek seluruh pasangan calon sudah memproduksi masker, boleh menampilkan gambar, nama dan nomor urut mereka,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERBARU

- Advertisement -

Berita Populer

- Advertisement -

Mungkin Anda SukaBERITA TERKAIT
Rekomendasi untuk Anda