Bahas Pilkada 2022, DPR Aceh Temui Menko Polhukam

-

- Advertisment -

Bahas Pilkada 2022, DPR Aceh Temui Menko Polhukam

KLIKKABAR.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohd. Mahfud MD menerima audiensi Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (21/4).

Dalam kesempatan itu, Dahlan menjelaskan polemik Pilkada Aceh yang saat ini tengah didorong untuk tetap dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang.

Hal tersebut, kata Dahlan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), khususnya tentang Pilkada.

“Semua pihak sudah sepakat bahwa Pilkada Aceh akan dilaksanakan pada tahun 2022,” kata Dahlan dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Rabu (21/4).

Selain itu, Dahlan juga mempersoalkan soal anggaran Pilkada, dimana penandatanganan naskah perjanjian hibah seharusnya dilakukan pada 1 April 2021 lalu antara KIP Aceh dengan Pemerintah Aceh.

Namu, Pemerintah Aceh dalam surat yang dikeluarkan oleh Sekretaris Darah (Sekda) Aceh yang menyatakan bahwa Pemerintah Aceh tidak berani, karena belum ada keputusan dari pusat.

“Padahal anggarannya sudah ada di anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), tinggal digeser saja,” ungkapnya.

Dahlan menambahkan juga bahwa semua pihak saat ini harus menjaga jalan perdamaian Aceh sebagaimana keistimewaan yang telah diberikan oleh pemerintah terutama terakit regulasi yang kerap tumpang tindih.

Contohnya adalah pelaksanaan Pilkada Aceh yang menurut UUPA harus dilaksanakan 5 tahun sekali dan jatuh pada tahun 2022 mendatang.

Kemendagri

Sebelumnya,  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 merupakan amanat dan konsisten dengan Undang-Undang.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan hal itu untuk menyikapi adanya usulan Revisi Undang-Undang Pemilu, usai melakukan pertemuan di Kantor KPU RI Jakarta Pusat, Jumat (29/1).

Bahtiar menjelaskan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota merupakan perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015.

Dalam perubahan tersebut, di antaranya mengamanatkan perubahan keserentakan nasional yang semula dilaksanakan pada 2020 menjadi 2024 dan telah disesuaikan dengan alasan yuridis, filosofis, hingga sosiologis.

“Kami berpendapat bahwa UU ini mestinya dijalankan dulu, tentu ada alasan-alasan filosofis, ada alasan-alasan yuridis, ada alasan sosiologis, dan ada tujuan yang hendak dicapai mengapa Pilkada diserentakkan di tahun 2024,” jelas Bahtiar dalam keterangan resmi yang dikutip, Sabtu (30/1).

KPU RI

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebelumnya juga menyatakan bahwa tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan yang telah ditetapkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tidak dapat dilaksanakan pada 2022.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam surat KPU Nomor: 151/PP.01.2-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani Pelaksana Tugas Ketua KPU RI Ilham Saputra.

Surat tersebut adalah balasan surat KIP Aceh Nomor: 0016/PP01.2-SD/11/Prov/1/202 perihal penyampaian rancangan keputusan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan tahun 2022 tertanggal 6 Januari 2021.

KPU juga meminta penyelenggara pemilihan di Aceh untuk tidak melaksanakan tahapan sampai adanya keputusan sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2020.

“KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota agar tidak menjalankan tahapan pemilihan apa pun sampai ada putusan sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2020,” kata Ilham dalam keterangannya, Jumat (12/2).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERBARU

- Advertisement -

Berita Populer

- Advertisement -

Mungkin Anda SukaBERITA TERKAIT
Rekomendasi untuk Anda