Jokowi Diminta Cabut Keppres Irwandi Yusuf Dicopot

-

- Advertisment -

Jokowi Diminta Cabut Keppres Irwandi Yusuf Dicopot

KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH – Keputusan Presiden RI Nomor 95/P Tahun 2020 tentang Pengesahan pemberhentian Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh dan mengangkat Nova Iriansyah sebagai Gubernur defenitif adalah keliru dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melangkahi hukum.

Keppres itu melangkahi Hukum yang seharusnya ditaati, pemberhentian Gubernur karena adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, hanya dapat dilakukan pada saat telah terbitnya Putusan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tingkat Kasasi untuk selanjutnya dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan tersebut.

“Ternyata sumber utama Irwandi dinyatakan bersalah dengan Putusan MA hanya diperoleh dari informasi yang dilihat dari Website  www.kepaniteraan.mahkamahagung.go.id sedangkan salinan putusan/petikan putusan sampai hari ini 20 Oktober 2020 belum dikirim ke Pengadilan Pengaju yaitu PN Jakarta Pusat,” kata Kepala Divisi Konstitusi Koalisi NGO HAM Aceh Muhammad Reza Maulana, , Rabu (21/10/2020).

Disebutkan, dalam Hukum Acara Pidana seseorang dapat dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (ingkrah), harus didahului dengan adanya Putusan MA yang diterima pengadilan pengaju kemudian disampaikan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum baru kemudian dapat dieksekusi.

Namun dilihat di Website MA tersebut pada kolom “dikirim ke pengadilan pengaju” masih kosong, artinya dapat dipastikan Bahwa MA belum mengirimkan Salinan Putusan/Petikan ke PN Jakarta Pusat untuk diserahkan kepada Terdakwa/Penasihat Hukunya dan Jaksa Penuntut Umum.

Di Website itu disebutkan Perkara Nomor 444 K/Pid.Sus/2020 telah putus pada tanggal 13 Februari 2020, namun selama belum disampaikan Salinan/Petikan Putusan oleh MA ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka Putusan tersebut belum dapat dinyatakan ingkrah.

Sehingga Kepres tersebut tidak sah secara hukum karena tidak diterbitkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami sarankan DPRA menyurati kembali Presiden dan menanggapi bahwa menyatakan bahwa Kepres tersebut tidak dapat dieksekusi karena perkara Irwandi Yusuf belum ingkrah sampai dengan hari ini,” pintanya.

Reza menuturkan, bersasarkan Hukum Acara Pidana Irwandi belum dapat dinyatakan bersalah, sehingga pelantikan belum dapat dilaksanakan.

Karena itu,  maka Koalisi NGO HAM meminta DPRA menunda pelantikan sampai adanya Putusan Ingkrah dari Mahkamah Agung, kemudian terhadap Kepres tersebut yang dinilai cacat hukum harus ditempuh upaya hukum jika Presiden tidak mencabut keputusan tersebut.

Artinya DPRA harus mengkaji, menganalisa dan bersikap tegas karena ini menyangkut Rakyat Aceh sehingga DPRA tidak boleh mengambil posisi sebagai Aparatur Presiden melainkan sebagai Wakil Rakyat yang mewakili segenap Rakyat Aceh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERBARU

- Advertisement -

Berita Populer

- Advertisement -

Mungkin Anda SukaBERITA TERKAIT
Rekomendasi untuk Anda