Jokowi Beri Sinyal Perpanjang Dana Otsus Aceh

-

- Advertisment -

Jokowi Beri Sinyal Perpanjang Dana Otsus Aceh

kanan-kiri: Kepala Bappeda Aceh Helvizar Ibrahim, Plt Gubernur Aceh Nova Nova Iriansyah dan Ketua Forbes DPR/DPD Aceh M. Nasir Djamil di Jakarta, Senin (11/11/2019). [Foto: BPPA]
KLIKKABAR.COM, JAKARTA – Presiden Jokowi telah memberikan sinyal positif  perihal perpanjangan dana otonomi khusus (otsus). Karena menyangkut peraturan perundang-undangan, Jokowi mengatakan untuk itu perlu dikomunikasikan dengan DPR RI.
Dana Otsus terbukti menurunkan angka kemiskinan di Aceh. Jika dilihat dari masa konflik hingga sekarang, penurunannya mencapai 20 persen. Jadi tidak benar yang mengatakan dana otsus hanya dinikmati oleh para elite.
“Kita berharap otonomi khusus ini jadi permanen. Pembicaraan permulaan sudah dilakukan dengan Presiden Jokowi. Namun karena ini undang-undang kita juga harus bicara dengan DPR. Secara prosedur, itu harus masuk Prolegnas dulu pada 2020. Insyallaah paling telat 2021. Sehingga pada 2022, angka 2 persen dari Dana Alokasi Umum bisa dipertahankan permanen,” ujar Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah di Jakarta Senin, (11/11/2019).
Nova menyatakan pertemuan hari ini dengan anggota DPR RI dan DPD asal Aceh dari dapil Aceh dan bukan Aceh untuk menyelaraskan kerja pemerintahan daerah dengan apa yang menjadi kewenangan anggota DPR dan DPD RI. Nova mengatakan, pergantian aparatur negara di tingkat Pusat terkadang membuat filosofi kekhususan Aceh tidak dipahami secara utuh.
“Itu sebabnya, selain menjalankan tupoksi yang normal anggota DPR RI, mereka juga kami minta tolong untuk menjelaskan secara utuh bahwa Aceh itu punya kekhususan, supaya ke depan tidak ada gerakan-gerakan yang yang menafikan kekhususan Aceh. Aceh itu bisa maju dan kemajuan Aceh itu membawa kemajuan bagi negara Indonesia sekaligus,” kata Nova.
Menurut Nova, selain soal perpanjangan dana otonomi khusus, yang paling penting sekarang adalah mengambil alih pengelolaan Blok B, ladang minyak dan gas bumi di Aceh Utara yang sebelumnya dikelola Exxon Mobil dan saat ini dikelola oleh BUMN Pertamina Hulu Energi.
“Kontraknya sebenarnya sudah habis sejak 18 Oktober 2018. Nah, setahun itu kita bernegosiasi tapi Pertamina Hulu Energi bertahan dengan skema Gros Split,” kata Nova.
Padahal, kata Nova, berdasarkan peraturan perundang-undangan Aceh diberi kewenangan untuk mengelola pertambangan sesuai kekhususan Aceh.
“Kita mintanya cost recovery. Sudah setahun berunding tidak ketemu. Maka pada 3 Oktober 2019 setelah berkonsultasi dengan DPRA, Pemerintah Aceh memutuskan mengambil alih. Sebenarnya ini hal yang biasa-biasa saja karena aturannya sudah mendukung, tapi harus ada proses untuk itu dan mungkin harus ada keihklasan Pemerintah Pusat. Kalau mampu tidak mampu, kami nanti tentu berpartner dengan pihak ketiga yang mampu mengelola itu,” tambah Nova.
“Saya pikir Blok B salah satu alat untuk mempercepat pengurangan kemiskinan di Aceh,” sambung Nova.
Menyangkut seleksi Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang, Nova menyatakan terserah  hasilnya dari seleksi oleh tim penguji. Nova tidak mempersoalkan apakah kepala BPKS Sabang itu berlatar belakang birokrat, politikus atau pengusaha.

“yang terbaik itulah yang kita terima,” kata Nova.
sementara, Ketua Forbes DPR/DPD RI asal Aceh M. Nasir Djamil menyambut baik rencana itu. Menurut Nasir Djamil, pertemuan bersama dengan Pemerintahan Aceh menjadi momen bersejarah.
“Harapannya dengan adanya sinergi dan kolabirasi seperti ini dapat menjadi energi dalam membangun Aceh lebih hebat lagi,” kata Nasir.
Pemerintah Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), bersama anggota DPR/DPD RI asal Aceh yang tergabung dalam Forbes Aceh sepakat mengawal dan menjaga keistimewaan dan kekhususan Aceh.  Kesepakatan itu tertuang dalam Nota Kesepahaman tentang Pembangunan dan Penguatan otonomi Khusus, Keistimewaan dan Sinergisitas Pemerintahan Aceh dengan Pemerintah Republik Indonesia yang ditantangani di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin siang, 11 November 2019.
Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) di Jakarta, Almuniza Kamal, mengatakan kesepakatan itu bertujuan untuk memastikan implementasi seluruh isi MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh beserta aturan turunannya berjalan sebagaimana mestinya.
“Nantinya akan dibentuk Sekretariat Bersama di Banda Aceh dan Jakarta,” pungkas Almuniza.
 
 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA TERBARU

- Advertisement -

Berita Populer

- Advertisement -

Mungkin Anda SukaBERITA TERKAIT
Rekomendasi untuk Anda