Izin PLTA Tampur Dibatalkan

-

- Advertisment -

Izin PLTA Tampur Dibatalkan

Desa Lesten di Pining, Gayo Lues, lokasi yang direncanakan untuk pembangunan PLTA Tampur. (Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia)

KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH – Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh mengabulkan gugatan Penggugat (Walhi) dalam kasus pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur dalam sidang pembacaan putusan di PTUN Banda Aceh, Rabu (28/8/2019).
Walhi Aceh menggugat Gubernur Aceh atas penerbitan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian IPPKH dalam rangka pembangunan PLTA Tampur-I (443 MW) seluas 4.407 hektare atas nama PT Kamirzu di Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh tanggal 09 Juni 2017.
PLTA Tampur memiliki luas genangan mencapai 4.070 hektare dengan ketinggian bendungan mencapai 193 meter. Izin tersebut diterbitkan oleh Gubernur Aceh periode sebelumnya, Zaini Abdullah di akhir masa jabatannya. Dalam hal ini, gugatan ditujukan untuk Plt Gubernur Nova Iriansyah, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Pemerintahan di Aceh.
Direktur Walhi Aceh, M. Nur menyebutkan bahwa putusan ini adalah kemenangan rakyat. M Nur, juga mengapresiasi putusan ini, mengingat sangat jarang ada pengadilan yang memberi putusan jika digugat dalam aspek lingkungan hidup.
Pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) No. 522.51/DPMPTSP/1499/2017 yang diterbitkan Gubernur Aceh, dihubungkan dengan UUPA (Pasal 156, 165 dan 150) UU Kehutanan dan aturan Pelaksananya (UU 41/1999, PP 24/2010, Permen LHK No. P-50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 dan seterusnya), meyatakan Gubernur hanya berwenang menerbitkan IPPKH untuk luasan paling banyak 5 Hektar dan bersifat Non-Komersial.
“Fakta hukumnya, IPPKH yang diterbitkan Gubernur Aceh kepada PT. KAMIRZU diterbitkan dengan luasan 4.407 Hektar, sehingga Majelis Hakim menyatakan Gubernur Aceh tidak berwenang menerbitkan IPPKH,” jelas Ketua Tim Pengacara M. Reza Maulana dalam keterangannya kepada Klikkabar.com, Rabu (28/8).
Selain itu dalam pertimbangannya Majelis Hakim juga menyampaikan penerbitan Izin di dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) juga bertentangan dengan Pasal 150 UU Pemerintahan Aceh.
“Selain objektif dalam menilai dan memutuskan, Majelis Hakim juga memberikan pelajaran hukum baru bagi seluruh rakyat Indonesia karena objek sengketa (IPPKH) ternyata telah diubah atau direvisi dengan IPPKH baru pada tanggal 29 Januari 2019 dan Majelis Hakim menyatakan karena bentuknya revisi maka dianggap satu kesatuan sehingga menarik perubahan tersebut ke dalam Persidangan dan disebutkan pembatalan dalam putusannya,” jelasnya.
Sementara itu, Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk para pihak yang berkeberatan terkait putusan ini untuk mengajukan banding ke PT TUN Medan paling lama 14 hari sejak putusan ini dibacakan.
Desa Lesten di Pining, Gayo Lues, tempat yang direncanakan untuk pembangunan PLTA Tampur. (Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia)

Sekilas Tentang PLTA Tampur
Bendungan PLTA Tampur yang bakal dibangun setinggi 193,5 meter ini seperti dilansir dari laman Mongabay, sejatinya akan menghasilkan listrik berkapasitas 443 mega watt, sangat besar sekali.
Namun, PLTA Tampur dikhawatirkan mengancam kehidupan masyarakat setempat dan merusak kekayaan hayati yang ada. Terlebih, lokasi bendungan dekat dengan Sesar Nisam yang rawan gempa. Di lokasi proyek juga pernah terjadi gempa beberapa kali dengan kekuatan 6,0 Skala Richter.
“Kami telah memetakan, ada sesar baru di Aceh Tenggara yang dinamakan Sesar Nisam. Lokasi PLTA Tampur sangat dekat dengan sesar ini, risiko gempa besar harus menjadi perhitungan pembangunannya,” jelas Ketua Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI) Provinsi Aceh.
Direktur Forum Konservasi Leuser (FKL) Rudi Putra, dalam beberapa pertemuan mengungkapkan struktur tanah di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sangat labil dan sering mengalami longsor.
“Keberadaan PLTA Tampur mengancam kehidupan masyarakat, terlebih jika bendungan hancur,” kata Rudi Putra.
Belum lagi, tambah Rudi, masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari sungai akan kehilangan mata pencaharian mereka. Ini juga akan menimbulkan masalah baru. Konflik satwa dan manusia juga tidak bisa dianggap remeh, potensinya besar sekali.
“Ketika sungai kering, masyarakat tidak bisa mencari ikan dan mengairi lahan pertanian mereka sedangkan untuk ke hutan mereka juga tidak akan bisa karena terbentur konflik satwa,” ujar Rudi Putra.

Lihat Juga: Menguak Kerusakan Suaka Margasatwa Rawa Singkil
Klaim Sawit Tak Rusak Hutan, Plt Gubernur Aceh Asbun?
Jokowi: Jika Tak Bisa Atasi Karhutla, Copot Saja Pangdam, Kapolda, Danrem dan Kapolres

BERITA TERBARU

- Advertisement -

Berita Populer

- Advertisement -

Mungkin Anda SukaBERITA TERKAIT
Rekomendasi untuk Anda