Home / BERITA TERBARU / Jokowi: Jika Tak Bisa Atasi Karhutla, Copot Saja Pangdam, Kapolda, Danrem dan Kapolres

Jokowi: Jika Tak Bisa Atasi Karhutla, Copot Saja Pangdam, Kapolda, Danrem dan Kapolres

Aksi pembukaan dan pembakaran lahan di kawasan Suaka Margasatwa Rawa Singkil di Desa Ie Meudama, Trumon, Aceh Selatan. Foto direkam beberapa waktu lalu. (Zamzami Ali/Klikkabar.com)

KLIKKABAR.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta Gubernur, Pangdam, Kapolda bekerja sama dibantu dari Pemerintah Pusat, Panglima TNI, Kapolri, BNPB, dan Badan Restorasi Gambut (BRG) dan mengatasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

“Usahakan jangan sampai kejadian baru kita bergerak, api sekecil apa pun segera padamkan, kerugian besar sekali kalau kita hitung,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8).

Jokowi mengingatkan, bahwa aturan main untuk Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres tetap sama sebagaimana yang disampaikan tahun 2015 lalu.

“Saya telepon ke Panglima TNI saya minta dicopot yang tidak bisa mengatasi, saya telepon lagi mungkin 3 atau 4 hari yang lalu kepada Kapolri dengan perintah yang sama dicopot atau enggak bisa mengatasi yang namanya kebakaran hutan dan lahan,” tegasnya.

Untuk itu, Presiden meminta kepada Pemda, Gubernur, Bupati, Walikota agar di backup (upaya ini, red) karena kerugian ekonomi akibat Karhutla besar sekali.

“Jadi Pak Panglima Pak Kapolri, saya ingatkan lagi masih berlaku aturan main kita. Aturannya simpel saja kan, karena saya tidak bisa nyopot Gubernur, engga bisa nyopot Bupati atau Walikota, jangan sampai ada yang namanya status siaga darurat, jangan sampai, ada api sekecil apapun segera diselesaikan sudah,” sambungnya.

Baca Juga: Kabut Asap di Aceh Barat Memburuk, 6 Pelajar Tumbang

Ia mengingatkan, masing-masing punya infrastruktur organisasi sampai ke bawah, di desa ada Kamtibmas ada Babinsa ada semuanya. Mestinya itu begitu muncul kecil ketahuan dulu.

Presiden merasa perlu menyampaikan kembali aturan main itu karena mungkin ada Kapolda baru yang belum tahu aturan mainnya, ada Pangdam baru yang belum tahu aturan mainnya, ada Danrem, ada Kapolres baru yang belum tahu aturan mainnya.

“Aturan mainnya tetap, jangan meremehkan adanya hotspot. Jika api muncul langsung padamkan, jangan tunggu sampai membesar. Saya nggak perlu segera bicara banyak-banyak karena semua sudah tahu lah cara menanganinya seperti apa, cara pencegahannya seperti apa, nggak perlu kita ulang-ulang,” tutur Presiden.

Presiden Jokowi menyampaikan arahan pada Rakornas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8). (Foto: BPMI Setpres RI)

Jadi, lanjut Presiden, yang pertama prioritaskan pencegahan melalui patroli terpadu deteksi dini sehingga kondisi harian di lapangan selalu termonitor, selalu terpantau. Kedua, penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut, kalau musim panas di cek bener dan harus dilakukan secara konsisten, tinggi permukaan air tanah gambut agar tetap basah dijaga terus terutama di musim kering.

Kemudian yang ketiga sesegera mungkin pemadaman api kalau memang ada api. Jangan biarkan api itu membesar, langkah-langkah water bombing yang kalau sudah terlanjur gede itu juga tidak mudah, tapi memang harus dilakukan kalau api sudah besar.

“Terakhir saya minta langkah-langkah penegakan hukum, saya lihat ini sudah berjalan cukup baik, saya pantau, saya monitor di lapangan dilakukan tanpa kompromi,” ucap Presiden.

Baca Juga: Klaim Sawit Tak Rusak Hutan, Plt Gubernur Aceh Asbun?

Presiden mengaku malu di Malaysia dan Singapura, masalah kebakaran hutan dan lahan ini sudah menjadi headline media.

“Jerebut lagi lagi ke negara tetangga kita. Saya cek jerebut ini apa ternyata asap. Hati – hati malu kita kalau enggak bisa menyelesaikan ini,” tegasnya.

Sempat Turun 81 persen

Sebelumnya pada awal sambutannya Jokowi mengatakan, kebakaran hutan dan lahan sering terjadi di hampir semua provinsi. Pada tahun 2015 lalu, kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan ini mencapai Rp221 trililun dan mencakup 2,6 juta hektar.

Sementara pada tahun 2018, angka tersebut telah berhasil diturunkan hingga mencapai 81 persen. Namun ada kecenderungan jika tahun angka angka kebakaran hutan dan lahan menunjukkan gejala kenaikan.

“Ini naik lagi, ini yang tidak boleh. Harusnya tiap tahun turun, turun, turun, turun, turun, turun,” kata Jokowi.

Ia mengakui menghilangkan total kebakaran hutan dan lahan memang sulit. Tetapi ia menekankan, harus ditekan turun, dan yang paling penting pencegahan, jangan sampai api sudah membesar baru bingung.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Polhukam Wiranto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Lihat Juga: Jokowi Ingin Karhutla Diselesaikan

Kawasan Ekosistem Leuser Terus Dibakar

Menguak Kerusakan Suaka Margasatwa Rawa Singkil