Mendagri Minta Kepala Daerah Antisipasi Dampak Kekeringan

-

- Advertisment -

Mendagri Minta Kepala Daerah Antisipasi Dampak Kekeringan

Ilustrasi kekeringan musim kemarau. (Antara Foto)

KLIKKABAR.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta seluruh Gubernur untuk menjaga pasokan air sebagai dampai kemungkinan terjadinya kekeringan yang melanda sejumlah daerah, melalui Surat Edaran nomor 365/7309/SJ tanggal 1 Agustus 2019.

“Melaksanakan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia pada Rapat Terbatas perihal Antisipasi Dampak Kekeringan yang dihadiri oleh para Menteri Kabinet, kami minta kepada seluruh Gubernur untuk memerhatikan dan melakukan beberapa langkah terkait antisipasi dampak kekeringan,” kata Tjahjo dalam SE itu.

Hal-hal yang harus diperhatikan para kepala daerah akibat kemungkinan kekeringan berkepanjangan, menurut Mendagri, adalah Gubernur mengambil langkah jangka pendek, menengah dan panjang untuk menjaga pasokan air bagi masyarakat sebagai antisipasi resiko dampak kekeringan di daerah.

Gubernur juga diminta mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) akibat dampak kekeringan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan TNI dan Polisi di wilayahnya, mengingat sebagian besar penyebab karhutla adalah disengaja atau ulah oknum masyarakat

“Mempunyai pos anggaran rutin untuk mengantisipasi karhutla dalam APBD Provinsi yang ditampung dalam RKPD dan RPJMD,”

“Mengalokasikan pendanaan tanggap darurat bencana dan kebakaran yang bersumber dari Pos Belanja Tidak Terduga dalam APBD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” imbuh Mendagri.

Tjahjo juga mengingatkan, berdasarkan Pasal 91 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Selanjutnya Gubernur melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai Wakil Pemerintah Pusat kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

“Sehubungan dengan hal beberapa hal tersebut, agar Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten/kota di wilayahnya terhadap antisipasi dampak kekeringan serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri,”

Lihat Juga: BNPB: 1.963 Desa Terdampak Kekeringan
Waspada, Aceh hingga Papua Terancam Kekeringan
Jokowi: Jika Tak Bisa Atasi Karhutla, Copot Saja Pangdam, Kapolda, Danrem dan Kapolres

BERITA TERBARU

- Advertisement -

Berita Populer

- Advertisement -

Mungkin Anda SukaBERITA TERKAIT
Rekomendasi untuk Anda