Tim Advokasi MoU DPRA Datangi DPR RI

-

- Advertisment -

Tim Advokasi MoU DPRA Datangi DPR RI

Iskandar Usman Al-Farlaky (2 kiri) sedang berbicara dalam forum di DPR RI. (Ist)

KLIKKKABAR.COM, JAKARTA- Tim Kajian dan Advokasi MoU Helsinki serta UUPA yang dibentuk oleh DPRA, beranggotakan anggota DPRA dan sejumlah akademisi Aceh, Senin (29/7/2019) pagi kemarin, mendatangi gedung DPR RI untuk mengumpulkan serta menyerap informasi terkait alur pembahasan UUPA, yang merupakan turunan hukum dari konsensus RI-GAM dari MoU Helsinki.
Ketua Fraksi PA yang juga anggota Tim Advokasi MoU Helsinki serta UUPA DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, saat ditanyai wartawan, mengatakan, tim diterima oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI Rudi Rochmansyah, SH, MH, di gedung Sekretariat Jenderal DPR RI.
Dikatakannya, tim DPRA yang hadir yakni Iskandar Usman Al-Farlaky, Ermiadi Abdurrahman, Sulaiman Ali, dan M Isa. Sementara dari unsur akademisi hadir Prof Farid Wajdi, Prof Dahlan MH, DR Sanusi, MLis, Sufyan MH, Muhammad Yakub, LLM, Phd, dan Rustam Efendi, SE, M.Ekon.
Menurut politisi muda Partai Aceh ini, tim kajian dan advokasi tersebut selain melakukan kajian dengan metode pengumpulan data baik melalui wawancara, juga mengumpulkan data sekunder, rekaman, serta risalah rapat terkait pembahasan UUPA di DPR RI.
“Nanti ada juga kuisioner yang disampaikan kepada para pihak yang terlibat langsung dwngan MoU Helsinki,” ujar Al-Farlaky.
Dia menambahkan, kedatangan tim advokasi ke DPR RI sendiri untuk mengumpulkan bahan- bahan serta informasi yang dirangkum pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR. Data-data sekunder tersebut nantinya akan dijadikan oleh tim dalam bentuk buku yang segera dirampungkan.
“Kongklusi akhir akan memperjelas bagaimana dan kendala pelaksana butir MoU serta implementasi UUPA itu,” sebut mantan Ketua Banleg ini.
Iskandar Usman Al-Farlaky menyebutkan, hasil akhir dari kegiatan tersebut akan memberi masukan bagi para pihak termasuk tim mediator perundingan sehingga kendala-kendala yang terjadi dapat dituntaskan dalam waktu secepatnya.
“Kami juga ingatkan agar dalam UU DPR yang sedang digodok agar dimasukkan pasal, jika ada UU yang dibahas berkenaan dengan Aceh, maka harus berkonsultasi dan mendapat pertimbangan dari DPRA. Ini penting, jangan terulang kasus tereduksinya dua pasal dalam UUPA saat pengesahan UU N0 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,” demikian Iskandar Usman Al-Farlaky. [Rel]

BERITA TERBARU

- Advertisement -

Berita Populer

- Advertisement -

Mungkin Anda SukaBERITA TERKAIT
Rekomendasi untuk Anda