Studi: Implementasi Desentralisasi Asimetris Aceh Belum Optimal

-

- Advertisment -

Studi: Implementasi Desentralisasi Asimetris Aceh Belum Optimal

Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri, Safrizal (kanan) menerima ijazah yang diserahkan oleh Rektor IPDN Prof. Dr. Murtir Jeddawi (kiri) di Gedung Program Pascasarjana IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. (Foto: Dokumen Safrizal)

KLIKKABAR.COM, JAKARTA – Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri, Safrizal ZA menyebutkan bahwa implementasi desentralisasi asimetris Aceh belum optimal yang terlihat dari beberapa aspek.
“Implementasi desentralisasi asimetris Aceh belum optimal dilihat dari disharmoni hubungan kewenangan antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, lambannya pertumbuhan ekonomi dan investasi, tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan serta kualitas pembangunan manusia yang berada di bawah level nasional,” ujar Safrizal kepada Klikkabar.com, Jum’at (19/7/2019).
Safrizal menyatakan berdasarkan hasil penelitian untuk program doktor di IPDN, menunjukkan implementasi desentralisasi asimetris Aceh belum optimal ditinjau dari tiga aspek yaitu  pertama, aspek hubungan kewenangan, terjadi benturan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang disebabkan oleh perbedaan Pemerintah dan Pemerintah Aceh dalam memaknai isi kebijakan.
“Hal ini berimplikasi pada benturan kewenangan dalam mengelola migas, kepegawaian, pertahanan, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, pengelolaan keuangan dan dana Otsus di Pemerintahan Aceh,” kata Safrizal dalam disertasi  Implementasi Kebijakan Desentralisasi Asimetris Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Aceh yang dipertahankan di Gedung Program Pascasarjana IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Rabu (17/7/2019),
Kedua, aspek ekonomi, implementasi desentralisasi asimetris dengan pemberian dana otonomi belum meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi dan terjadinya kesenjangan pendapatan dan ketiga aspek sosial budaya.
Berdasarkan hasil penelitian, Safrizal merekomendasikan pertama, implementasi kebijakan asimetris melalui otonomi khusus dinilai sudah memberikan dampak yang signifikan dalam pembangunan di Aceh.
“Untuk itu, peningkatan penerapan kebijakan tersebut dengan meningkatkan intensitas komunikasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh guna pembangunan yang efektif, terukur, terarah dan tercapai tujuan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” ajak Safrizal.
Kedua, penyempurnaan pembagian kewenangan urusan pemerintahan secara rinci antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mengakomodir karakteristik dan aspirasi daerah agar tidak terjadi tarik menarik kewenangan dan tumpang tindih kewenangan.
Ketiga, perlu melakukan strategi dalam mengimplementasikan dengan menggunakan model peningkatan implementasi  desentralisasi asimetris menuju desentralisasi optimal dalam aspek politik pemerintahan.
Keempat, perlu memperhatikan fokus dan prioritas dalam mengimplementasikan aspek-aspek implementasi kebijakan desentralisasi asimetris melalui perencanaan yang matang.

BERITA TERBARU

- Advertisement -

Berita Populer

- Advertisement -

Mungkin Anda SukaBERITA TERKAIT
Rekomendasi untuk Anda