Tak Serius di Ranah Hukum, Jokowi-JK “Menyerah” pada Partai Politik

KLIKKABAR.COM, JAKARTA – Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar menilai, selama dua tahun berjalan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terlalu berorientasi pada politik.

Hal ini mengakibatkan penegakan hukum yang seharusnya menjadi prioritas utama menjadi terhambat.

“Kritik pada pilihan kabinet Jokowi-JK yang tidak serius di ranah hukum. Jokowi-JK menyerah di hadapan politik,” ujar Zainal, saat acara peluncuran buku ‘Hukum yang Terabaikan’ di Sekretariat Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Selasa, 18 Oktober 2016.

Zainal mengatakan, beberapa jabatan, seperti Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, saat ini diduduki oleh orang-orang yang memiliki latar belakang dari partai politik.

“Bahkan Kapolri kalau tidak ribut bisa jadi dari parpol,” ujar Zainal.

Menurut dia, masalah ini terjadi karena pemerintahan Jokowi-JK lebih fokus pada upaya konsolidasi politik dibandingkan penegakan hukum.

Akibatnya, kebijakan hukum yang dikeluarkan pemerintah saat ini masih bersifat pragmatis.

Produk kebijakan hukum belum komprehensif dan menyentuh akar masalah.

“Jokowi-JK tidak menempatkan hukum karena berfokus pada konsolidasi politik. Akhirnya kebijakan masih terkesan agak pragmatis. Jadi penyelesaiannya itu sangat opname, hanya

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah fokus pada upaya penegakan hukum, dengan melakukan perbaikan sistem legislasi.

“Paling pertama tentu perbaikan sistem legislasi. Ini harus dari awal dilakukan. Bukan hanya sekadar memperbaiki kebijakan hukum dalam pembuatan aturan. Tapi semuanya diperbaiki. Itu banyak banget,” papar Zainal.**(Kompas)

Apa Komentar Anda?

komentar