KPI Temui Menko Polhukam Bahas Pilkada dan Perbatasan

EDITOR: KLIKKABAR.COM 19 Oktober 2016

KLIKKABAR.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Sudjarwanto Rahmat Muh Arifin melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu 19 Oktober 2016.

Dalam pertemuan tersebut dibahas dua hal yang bersinggungan dengan dunia penyiaran, yakni terkait Pilkada serentak 2017 dan penyiaran di perbatasan.

“Kami KPI Pusat, mitra kerjanya Kemenkominfo dalam koordinasi Menko Polhukam. Makanya kami perlu menghadap dan audiensi dengan beliau untuk membicarakan beberapa isu,” ujar Sudjarwanto.

Sudjarwanto mengatakan, KPI berkomitmen untuk menjaga situasi agar tetap kondusif menjelang Pilkada serentak di 101 daerah pada 15 Februari 2017.

KPI sudah membentuk gugus tugas bersama KPU dan Bawaslu terkait pengawasan penyiaran selama Pilkada.

Gugus tugas itu, kata Sudjarwanto, telah terbentuk sejak masa Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2014.

Ada tiga hal yang akan menjadi perhatian KPI, yakni dalam hal pemberitaan karena ada sinyal bahwa beberapa stasiun televisi kurang netral.

Kedua, mengenai iklan dan ketiga dalam hal penyiaraan.

“Tentunya di sana ada isu yang sensitif terkait dengan politik, hukum dan keamanan. Ketiga hal itu akan jadi konsen antara KPI, KPU, dan Bawaslu. Pak Menko akan mendukung KPI, tentu berkoordinasi dengan Kemenkominfo,” kata Sudjarwanto.

Selain terkait Pilkada, KPI dan Wiranto juga membahas tentang isu penyiaran di daerah perbatasan. Dari 34 provinsi, terdapat 12 provinsi yang berbatasan dengan negara asing.

Sudjarwanto menuturkan, saat ini KPI tengah berupaya untuk menumbuhkan dan menggiatkan penyiaran di daerah perbatasan tersebut agar memiliki konten siaran yang bermuatan lokal.

“Kami berharap mendapat dukungan mengenai bagaimana menumbuhkan dan menggiatkan penyiaran di daerah perbatasan di 12 provinsi,” ungkapnya. (kompas)