Jangan Karena Polemik, Aceh akan Menjadi Provinsi Orang Gila Terbanyak

KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH- Sudah hampir sebulan polemik pergantian SKPA di ruang lingkup pemerintahan Aceh berlalu tanpa adanya keputusan yang jelas.

Polemik ini terjadi karena kebijakan pergantian pejabat yang dilakukan oleh Gubernur Aceh dinilai kontroversial dan menyalahi peraturan perundang-undangan. Akibatnya tidak ada kepastian yang jelas siapa kepala dinas yang benar-benar sah di mata hukum dan boleh mencairkan APBA tahun 2017.

Sehingga pencairan APBA macet dan berimbas pada terlambatnya proses pembangunan Aceh, demikian disampaikan oleh Ketua Umum PW KAMMI Aceh Tuanku Muhammad.

Disamping itu ia juga mengaku kecewa akan polemik yang terjadi selama ini, menurutnya yang paling rugi dalam hal ini adalah rakyat. “Rakyat Aceh yang seharusnya sudah bisa merasakan pembangunan Aceh melalui 14, 7 T APBA tahun 2017. Namun hingga sekarang mereka hanya bisa menonton pertarungan kalangan elit pemerintahan Aceh dengan DPRA dan kemendagri,” katanya.

Jangan sampai seperti pepatah mengatakan “Mulut yang makan, Pantat yang Mencret” artinya pemerintah Aceh yang bertengkar Rakyat yang menanggung penderitaan, sambungnya.

Macetnya pencairan APBA tidak juga hanya berimbas pada pembangunan yang tertunda, tetapi juga perekonomian masyarakat Aceh yang lesu. Terhambatnya APBA maka akan membuat perputaran uang dan perekonomian Aceh terasa melemah.

“Rakyat yang selama ini bekerja dalam proses pembangunan Aceh harus duduk terdiam karena tidak ada proyek pembangunan yang bisa dilakukan,” katanya lagi.

Adapun M. Ridho Rinaldi ketua Kebijakan Publik KAMMI Aceh juga mengatakan bahwa polemik SKPA Aceh harus segera diselesaikan agar APBA bisa segera dicairkan dengan normal.

“Jangan sampai rakyat marah dengan sikap ketidakdewasaan yang ditampilkan oleh pada elit Aceh.  Mari mengalah demi Rakyat Aceh,  sudah cukup banyak rakyat Aceh yang gila dan jangan sampai karena polemik ini, Aceh akan semakin menjadi provinsi Orang gila terbanyak di Indonesia,” ujarnya.

Pada akhirnya,  Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)  Aceh mengharapkan polemik ini dapat segera diselesaikan agar APBA tahun 2017 dapat segera dicairkan dan tanpa dualisme pemegang kuasa anggaran.

“Jangan sampai APBA Macet dan rakyat Aceh yang Mencret,” tandasnya.(Rel)