Home / ACEH / Pengadilan Tunda Eksekusi PT Kalista Alam Rp366 Miliar

Pengadilan Tunda Eksekusi PT Kalista Alam Rp366 Miliar

Foto: Ilustrasi Hakim (KRJogja)

KLIKKABAR.COM – Pengadilan Negeri Meulaboh, Aceh Barat, menunda eksekusi hukuman Rp366 miliar untuk pembayaran ganti rugi atas kerusakan lahan yang dilakukan perusahaan perkebunan sawit PT Kalista Alam di hutan gambut rawa Tripa, Kabupaten Nagan Raya, Aceh.
“Pengadilan menunda eksekusi pembayaran Rp366 miliar oleh Kalista Alam karena ada gugatan terkait dari perusahaan tersebut,” kata Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Said Hasan di Meulaboh, Senin.
Pernyataan tersebut disampaikan Said Hasan dalam pertemuannya dengan sejumlah aktivis lingkungan hidup dan sejumlah wartawan.
Hadir dalam pertemuan itu, Sekretaris Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA), Direktur Rumah Transparansi Crisna Akbar, serta Idir Ali Angkat dari Forum Orangutan Aceh (FORA).
Sebelumnya, Mahkamah Agung pada Agustus 2014 dalam putusan kasasinya menghukum PT Kalista Alam membayar materiil dan pemulihan lingkungan sebesar Rp366 miliar karena terbukti membakar lahan di hutan gambut Rawa Tripa, Nagan Raya, Aceh.
Said Hasan menyebutkan, PT Kalista Alam sempat mengajukan peninjauan kembali atau PK. Namun, PK tersebut ditolak dan hingga akhirnya perusahaan itu mengajukan gugatan dengan objek perkara yang sama, sehingga pengadilan belum bisa mengeksekusi putusan Mahkamah Agung tersebut.
Said Hasan mengatakan, pengadilan sudah mengeluarkan penetapan sementara penundaan terkait eksekusi Rp366 miliar. Penundaan tersebut karena pihak perusahaan mengajukan gugatan terkait objek yang dieksekusi.
“Pengadilan tidak bisa menolak gugatan yang diajukan siapa saja, termasuk perusahaan perkebunan sawit tersebut. Apalagi gugatannya menyangkut objek yang akan dieksekusi,” papar Said Hasan.
Ia menyebutkan, gugatan tersebut didaftarkan tim kuasa hukum PT Kalista Alam pada 24 Juli lalu. Dan pengadilan sudah menetapkan jadwal persidangan pada 15 Agustus mendatang.
“Pihak yang digugat adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Koperasi Bina Usaha, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu,” kata Said Hasan. (ACEH ANTARA)