Ini Tiga Masalah Pokok Aceh Menurut Irwandi Yusuf

KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH – Pasangan calon Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah juga ikut menyampaikan visi misi serta program kerja dalam sidang paripurna di DPRA, Jumat, 28 Oktober 2016.

Dalam paparannya, Irwandi Yusuf menilai, saat ini Aceh sedang menghadapi tiga masalah pokok yang belum terselesaikan, ketiga masalah itu yang pertama yaitu hilangnya jatidiri Ureuëng Acèh yang memiliki budaya mandiri, kepekaan sosial, dan nilai gotong royong yang menjadi landasan bagi kemajuan peradaban.

Menurut mantan Gubernur Aceh periode 2007 – 2012 itu, konflik dan sistem politik yang berlangsung selama ini telah melahirkan nilai-nilai pragmatisme dalam diri masyarakat yang dari waktu ke waktutumbuh semakin besar. Permasalahan ini diperparah dengan mekanisme bantuan masa rehabilitasi dan rekonstruksi (pasca tsunami 2004) yang menyebabkan berkurangnya nilai-nilai sosial dan gotong royong yang menjadi jatidiri rakyat Aceh selama ratusan tahun.

Di sisi lain, Irwandi juga menyebutkan bahwa perkembangan sistem pendidikan yang ada tidak mampu memperbaiki kerusakan nilai-kepekaan sosial dan gotong royong dalam masyarakat. Sistem pendidikan saat ini di Aceh justru membuat generasi muda semakin larut dalam hiruk pikuk pragmatisme dan oportunitas yang dipertontonkan oleh orang tua dan lingkungannya.

“Tidak mengherankan jika selama ini Aceh telah melahirkan pemimpin-pemimpin yang lemah dan tidak memiliki integritas serta berkomitmen untuk pembangunan. Intoleransi terhadap perbedaan juga semakin memprihatinkan, baik dalam aspek agama maupun dalam berbagai strata sosial lainnya sehingga berpotensi melahirkan generasi yang rentan terhadap konflik horisontal secara berkepanjangan,” ungkap Irwandi yang didampingi Nova Iriansyah.

Kemudian, yang kedua, Aceh saat ini juga sedang dilanda sendi-sendi ekonomi yang berkarakter mandiri semakin melemah. Menurut Irwandi, kesenjangan sosial dan kemiskinan pasca konflik dan tsunami belum mampu dituntaskan dengan baik, padahal pada periode 2007-2012 angka kemiskinan berhasil ditekan secara signifikan. Namun di era berikutnya, kesenjangan terhadap akses dan kesempatan dalam berbagai sektor perekonomian telah meluluhlantakkan kekuatan ekonomi masyarakat.

“Beberapa sarana dan prasarana dasar ekonomi masyarakat seperti pertanian dan perkebunan tidak mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Aceh sehingga masyarakat berada dalam situasi terjepit. Tidak berlebihan bila periode ini rakyat Aceh disebut berada dalam MasaPaceklik di era post-modernist. Sebagai dampaknya perilaku penyimpangan anggaran publik oleh aparatur pemerintah menjadi sebuah tontonan dan suatu keniscayaan,” kata Irwandi.

Disisi lain, pria yang akrab disapa Tgk Agam ini juga menilai bahwa masyarakat Aceh yang tidak memiliki peluang dan akses terhadap anggaran semakin terpuruk dan termarginalkan.

“Masalah yang terakhir yaitu masyarakat yang tidak memiliki peluang dan akses terhadap anggaran semakin terpuruk dan termarginalkan,” sebutnya.

Pada poin ketiga ini, Irwandi menilai perilaku aparatur pemerintah dan birokrasi yang tidak terkontrol telah membuat wibawa pemerintah semakin lemah. Anggaran Pembangunan dan Belanja Aceh (APBA) yang seharusnya dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan riil (berdasarkan data yang valid) telah digunakan dengan sewenang-wenang tanpa melalui sebuah perencanaan yang baik dan terukur.

“Perhatian pemerintah Aceh terhadap pelayanan publik secara maksimal menjadi terabaikan. Fungsi dan peran aparatur teknis yang seharusnya menjadi pendukung produktivitas masyarakat malah mengalokasikan pikiran dan waktunya untuk mempertahankan eksistensi dalam jajaran struktural pemerintahan,” pungkasnya.[]

(Baca: Jika Terpilih, Bang Lah Akan Lakukan Revolusi di Bidang Pertanian)

(Baca: Jika Terpilih, Mualem-TA Khalid Akan Wujudkan Kembali Kejayaan Aceh)