Putusan MK: Caleg DPD Tidak Boleh Pengurus Parpol

-

- Advertisment -

Putusan MK: Caleg DPD Tidak Boleh Pengurus Parpol


KLIKKABAR.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan untuk mengabulkan gugatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Barat, Muhammad Hafidz, terkait uji materi ketentuan Pasal 182 huruf I sepanjang frasa “pekerjaan lain” dalam UU Pemilu.
Putusan tersebut tertuang dalam putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018, hasil Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada Rabu, 18 Juli 2018.
Adapun isi amar atau putusan lengkap dari MK adalah sebagai berikut, pertama mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Kedua, Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik;
Dan ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Sementara itu, dalam pertimbangannya, MK menimbang bahwa oleh karena UU Pemilu, khususnya Pasal 182 tidak
secara tegas melarang pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai
calon anggota DPD maka secara a contrario pendirian Mahkamah sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan sebelumnya yang pada intinya menyatakan bahwa calon anggota DPD tidak boleh berasal dari partai politik sesungguhnya tetap berlaku.
Pertimbangan lainnya adalah dengan pertimbangan yang menekankan pada hakikat keberadaan DPD serta perbedaan antara anggota DPD dan anggota DPR demikian tampak jelas bahwa Mahkamah tidak mengubah pendiriannya sebagaimana ditegaskan dalam putusan sebelumnya, in casu Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 10/PUU￾VI/2008, bahwa anggota DPD bukan berasal dari partai politik.
Pendirian Mahkamah tersebut koheren dengan pendirian Mahkamah berkenaan dengan kewenangan legislasi yang dimiliki oleh DPD sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 yang pada intinya menegaskan bahwa DPD harus secara maksimal dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Dalam pertimbangannya, MK juga menimbang bahwa untuk Pemilu 2019, karena proses pendaftaran calon
anggota DPD telah dimulai, dalam hal terdapat bakal calon anggota DPD yang
kebetulan merupakan pengurus partai politik terkena dampak oleh putusan ini,
KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap
sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud. Dengan demikian untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945.
Sebelumnya, Hafidz menilai frasa “pekerjaan lain” pada Pasal 182 huruf l UU Pemilu, belum memberikan kepastian hukum yang adil, apabila tidak dinyatakan inskonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai termasuk sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik
Ia menilai adanya potensi konflik kepentingan meskipun parpol yang menjadi wadah aspirasi politiknya tidak ikut menjadi peserta pemilu.
Oleh karena itu, ia meminta agar Mahkamah menyatakan ketentuan a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk sebagai fungsionaris parpol.

BERITA TERBARU

- Advertisement -

Berita Populer

- Advertisement -

Mungkin Anda SukaBERITA TERKAIT
Rekomendasi untuk Anda