Senator Asal Aceh Sebut Pemerintah Pusat Ciptakan Konflik Baru

KLIKKABAR.COM, JAKARTA- DPD RI gelar rapat dengar pendapat bersama Dirjen Otda, Kemenkopolhukam dan Staff Presiden terkait permasalahan Aceh dan Pupua turun membahas kasus konflik lahan di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, bertempat di Gedung DPD RI, Selasa 25 September 2018.

Dalam paparannya dihadapan Dirjen Otda, Kemenkopolhukam dan Staf Presiden, ia menyebutkan, ada proyek besar pemerintah pusat di Aceh yang disebut Fachrul Razi sebagai “Proyek Freeport kedua” Pertambangan emas terbesar di Nagan Raya, Provinsi Aceh,” tegasnya.

Dirinya juga mengaku kesal dengan keluarnya surat perizinan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM melalui Dirjen Mineral dan Batubara, sehingga pengoperasiam pertambangan besar besaran di Aceh itu terjadi.

“Hari ini pemerintah pusat bermain menciptakan konflik baru di Aceh, pemerintah pusat telah mengeluarkan izin 10.000 hektar tanah pertambangan emas yang ada Nagan Raya, bahkan telah terjadi pematokan lahan dan penambangan besar besaran oleh pelaku proyek. efek bagi masyarakat yang tinggal didalam lahan terpaksa harus keluar, ini sungguh disayangkan. Saya khawatir terjadi freeport kedua di Aceh,” kata Fachrul Razi dalam rapat DPD RI.

Dirinya mengecam izin yang dikeluarkan dan meminta untuk mencabut dan menutup operasional pertambangan emas besar besaran di Aceh.

“Saya meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kementerian ESDM dan mencopot Menteri ESDM dan Dirjen Mineral dan Batubara atas kewenangannya mengeluarkan izin pertambangan emas besar besaran di Aceh,” tuntutnya.

Senator Fachrul Razi juga mengatakan akan mengawasi masalah ini, dan mengancam akan melakukan aksi penolakan izin pertambangan ini di Jakarta.

“Sebagai Senator, kapasitas sebagai anggota MPR RI, saya akan meminta Presiden Jokowi mencopot Menteri ESDM dan Dirjen Mineral dan Batubara, serta akan melaporkan ke KPK RI atas perizanan pertambangan ini,” tegas Fachrul Razi.

Dalam rapat tersebut turut dihadiri oleh, Senator DPD RI Fachrul Razi MIP (Wakil Pimpinan Komite DPD RI), Fahira Idris, SE.MM (Wakil Pimpinan Komite III DPD RI), Dr. Soni Sumarsono.MDM (dirgen otda kemendagri), Mayjen TNI (Purn) Andrie, (Ketua Desk Otsus Kemenpolhukam), serta Ifdhal Hasim, (Tenaga Ahli Utama Deputi V Kantor Staf Presiden.