Home / ACEH / Terkait Wakaf Baitul Asyi, Ini Kekhawatiran dan Sikap Tegas PNA

Terkait Wakaf Baitul Asyi, Ini Kekhawatiran dan Sikap Tegas PNA

Teks Foto: Samsul Bahri. (IST)

KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH- Ketua Harian Partai Naggroe Aceh (PNA) Samsul Bahri Ben Amiren mengungkapkan kekhawatirannya apabila pengelolaan aset wakaf Habib Bugak yang dikenal dengan Baitul Asyi dari Nazhir, berpindah tangan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Hal yang paling dikhawatirkan adalah hilang nya hak-hak rakyat Aceh yang selama ini saat musim haji tiba selalu diserahkan.

“Kita ketahui bersama, selama ini pihak pengelola (Nazhir) Baitul Asyi, saat musim haji tiba, rakyat Aceh yang menunaikan ibadah haji selalu mendapatkan manfaat dari harta wakaf tersebut,” katanya saat ditemui di salah satu warkop di Banda Aceh, Selasa, 13 Maret 2017.

Lebih lanjut kata dia, tanah Habib Bugak atau Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi yang diwakaf itu khusus untuk rakyat Aceh. Tugas kita adalah menjaganya dengan cara terbaik pula. Untuk itu, PNA dikatakannya akan mengawal dan mengadvokasi permasalahan tersebut sampai tuntas.

“Maka, persoalan harta wakaf ini harus diterapkan hukum Islam, karena, persoalan wakaf ini hanya ada dalam hukum Islam,”katanya.

Ia juga menilai, informasi Kepala BPKH tersebut masih terlalu prematur untuk disampaikan kepada publik. Harusnya BPKH terlebih dahulu berkomunikasi dengan pihak Nazhir Wakaf Baitul Asyi sebagai pengelola. Apakah dimungkinkan adanya investasi baru pada aset wakaf tersebut? Kalau dibolehkan, bagaimana skemanya.

“Sepengetahuan kami, pihak Nazhir lah yang punya otoritas untuk setuju atau menolak proposal kerjasama yang diajukan pihak ketiga, termasuk BPKH,” urainya.

Karena itu wajar kalau kemudian masyarakat Aceh merasa gelisah dan khawatir atas wacana yang dikembangkan oleh BPKH tersebut. Apalagi BPKH adalah lembaga yang baru dibentuk. Belum jelas rekam jejaknya akan seperti apa.

Terlebih lagi, selama ini masyarakat mendengar banyaknya masalah terkait pengelolaan dana haji dibawah Kementerian Agama. Ini berkaitan dengan rendahnya tingkat kepercayaan (trust) masyarakat Aceh pada institusi pusat. Orang Aceh lebih cenderung percaya dan nyaman dengan pihak pengelola (nazhir) selama ini, ucapnya.

“Maka, saya selaku ketua harian PNA menolak untuk diubah, baik pengelolaannya dan peruntukan hasil harta wakaf itu sendiri,” tutup Samsul Bahri atau yang akrab disapa Tiyong itu mengakhiri pembicaraan.

ZULKARNAINI