Home / ACEH / IMPIJA Pertanyakan Sikap Pemerintah Pidie Jaya Terkait APBK 2018

IMPIJA Pertanyakan Sikap Pemerintah Pidie Jaya Terkait APBK 2018

Wakil Bupati Pidie Jaya H. Said Mulyadi, M.Si saat melantik pengurus IMPIJA periode 2016-2019 di Aula Balai Kota Banda Aceh pada Jumat 27 Mei 2016 malam.

KLIKKABAR.COM, PIDIE JAYA – Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Pidie Jaya(IMPIJA) mempertanyakan sikap dan kerja Pemerintah Pidie Jaya dalam proses penyusunan APBK tahun 2018 yang terkesan tidak adil dan diskriminatif terhadap beberapa kecamatan.

“Untuk anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan umum, ada kecamatan yang mendapatkan alokasi yang cukup besar, dan beberapa kecamatan yang alokasinya sangat kecil dan kontras dengan kecamatan lainnya, bahkan seperti kecamatan Jangka Buya tidak mendapatkan alokasi untuk bidang PU tersebut alias nol persen,” ungkap Ketua IMPIJA, Fikri M Yusuf, SE melalui siaran persnya. Sabtu 16 Desember 2017.

Menurutnya, penyusunan APBK seharusnya menganut azas keadilan dengan meratakan pembangunan di Pidie Jaya dengan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan. Mereka melihat hampir semua kecamatan membutuhkan pembangunan infrastruktur yang dialokasikan melalui PU, bukan hanya kecamatan tertentu saja.

“Jadi kami meminta kepada pemerintah untuk segera memperbaiki penyusunan APBK yang adil dan merata di seluruh Pidie Jaya,” tegasnya.

Sementara itu Rahmat Hidayat aktivis yang juga pemuda Jangka Buya secara tegas meminta pemerintah agar tidak menganaktirikan kecamatan Jangka Buya.

“Sangatlah tidak rasional, jika pada APBK 2018 alokasi anggaran untuk bidang PU di Jangka Buya nol persen. Jika alasannya luas wilayah dan jumlah penduduk, kacamatan Jangka Buya sendiri punya batas wilayah yang jelas dan penduduk yang jelas walaupun relatif lebih kecil dari kecamatan-kecamatan lainnya. Apakah Jangka Buya tidak memberikan sumbangsih PAD? sehingga alokasi anggaran tidak didistribusikan. Jika memang ada sumber dan mata anggaran lainnya harus dijelaskan kepada publik,” tutupnya.

Sebelumnya seperti dikutip dari Serambi Indonesia, Wakil Bupati¬†Pidie Jaya, H Said Mulyadi SE MSi mengatakan, penempatan angggaran untuk setiap kecamatan sudah sesuai dengan luas wilayah dan kebutuhan ril. “Jangan dipandang pada satu penampatan mata anggaran atau dinas saja, tapi ada dinas-dinas lain yang menempatkan dana ke Kecamatan Jangka Buya, termasuk dana rehabilitasi dan rekontruksi pasca gempa dengan dana Otsus maupun APBA,” jelasnya.

Pihaknya sudah meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk merangkum semua penempatan dana perkecamatan di Pijay.

Yang jelas, kata Wabup, Pemkab tetap mengedepankan asas proporsional dalam penempatan dana bagi setiap kecamatan sesuai dengan kebutuhan, luas wilayah, dan jumlah penduduk. “Komitmen pemerintah tetap menjunjung asal keadilan pada setiap pengalokasian kegiatan,” demikian Wabup Pijay.