Klikkabar.com Jujur Mengabarkan
Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Kota Sabang, Teuku Indra Yoesdiansyah. (Muzakir MK/Klikkabar)
KLIKKABAR.COM, SABANG – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Kota Sabang, Teuku Indra Yoesdiansyah menyesalkan pernyataan Walikota Sabang, H Zulkifli H Adam yang ingin menutup Badan Pengusaha Kawasan Sabang (BPKS).
Sebagaimana yang diberitakan pada Rabu 13 Oktober 2016, Walikota Sabang Zulkifli H Adam akan meminta Presiden Joko Widodo untuk menutup Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) yang sudah 16 tahun tetapi belum juga bermanfaat bagi masyarakat setempat. (Baca : Walikota Sabang Minta Presiden Jokowi Tutup BPKS)
Indra selaku putra Sabang menyesalkan pernyataan walikota tersebut. Menurutnya, apa yang dilontarkan Zulkifli H Adam adalah langkah yang akan merugikan Kota Sabang.
“Saya khawatir, statement walikota itu akan merugikan daerah Sabang itu sendiri,” ujar Indra dalam siaran pers yang diterima Klikkabar.com, Jumat 14 Oktober 2016.
Lanjut Popon, sapaan akrab Teuku Indra Yoesdiansyah, BPKS yang mulai digedok sejak tahun 1999 hingga sekarang, telah banyak menghabiskan anggaran yang mencapai triliyunan rupiah, maka hal yang sangat sinis bila Walikota Sabang meminta BPKS untuk ditutup.
“Jadi tidaklah mudah seorang walikota untuk menutup BPKS begitu saja. Bila persoalan kinerja dan manfaat yang dinilai bermasalah, itukan bisa di evaluasi, baik dari aspek sumber daya manusia atau manajemennya,” kata Popon.
Ia juga mengakui, Walikota Sabang yang tercatat sebagai anggota Dewan Kawasan Sabang (DKS), pastinya memiliki kapasitas untuk mengontrol dan mengawasi kinerja lembaga yang dananya bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Seharusnya walikota selaku anggota DKS merekomendasi kepada Gubernur selaku Ketua DKS untuk dapat mengevaluasi kinerja dan sumber daya manusia di BPKS. Sehingga kehadiran lembaga tersebut mampu berbuat lebih untuk pertumbuhan ekonomi di Sabang,” ujar Indra.
Indra menambahkan, Walikota seharusnya lebih kooperatif dan bijak dalam bertindak. Apalagi dalam kapasitas sebagai anggota Dewan Kawasan Sabang (DKS), “setidaknya lebih memahami tugas pokok dan fungsinya,” ungkap Popon.
“Jadi, saya sangat tidak sepakat jika walikota atau ada pihak lainnya meminta untuk menutup BPKS. Seharusnya Walikota Sabang lebih cerdas dalam mengeluarkan statement,” Pungkas Ketua YARA Sabang ini. []
Apa Komentar Anda?
komentar
