Menjaring Pemimpin Ideal Aceh untuk Pilkada 2017 (2): Antara Disharmonisasi dan One Man Show Zaini Abdulah

KLIKKABAR.COM – Niat Muzakir Manaf  yang akan maju sebagai bakal calon (Balon) Gubernur Aceh pada Pemelihan Kepada Daerah (Pilkada) 2017, seolah menjadi titik klimaks atas terjadinya disharmonisasi antara Gubernur Aceh dengan Wakil Gubernur Aceh belakangan ini. Tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan publik; Kenapa sampai terjadi disharmonisasi? Apakah Gubernur Aceh Zaini Abdullah ingin kerja sendirian (one man show) hingga menimbulkan disharmonisasi dengan Muzakir Manaf ? Lantas, sampai sejauh mana kapasitas Zaini Abdullah dalam melakukan pembangunan di Aceh.

Rekam Jejak Zaini Abdullah
Jika menurut rekam jejak Zaini Abdullah, pengalamannya di bidang pengelolaan pemerintahan daerah memang terbilang cukup minim. Pengalaman kerja Zaini Abdullah justru lebih banyak berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Antara tahun 1972-1975, Zaini Abdullah menjabat sebagai Kepala Puskesmas/Kepala Rumah Sakit Umum Kuala Simpang–Aceh Timur. Setelah itu, Zaini Abdullah aktif sebagai dokter di sejumlah Rumah Sakit di Swedia (1982-2005). Ketika pensiun, Zaini Abdullah bekerja sebagai Konsultan Kesehatan dan dokter di Rumah Sakit Umum dan Health Centre di Swedia (2005-2009). Satu-satunya pengalaman Zaini Abdullah yang berkaitan dengan politik adalah pernah Menteri Luar Negeri GAM. Sedang jabatan Gubernur Aceh yang disandang Zaini sejak 2012 hingga sekarang, merupakan pengalaman pertamanya sebagai kepala daerah.

Ketika duet Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf  (Zikir) berhasil memenangkan Pilkada 2012 secara mutlak (meraih suara 50 persen lebih), masyarakat Aceh punya harapan besar akan adanya perbaikan di daerahnya. Muhamad Hamka (Pengamat Masalah Sosial Keagamaan) punya optimisme besar bahwa masa depan Aceh bisa gemilang dan mencerahkan di tangan Zikir. Sebagai mantan Menteri Luar Negeri GAM, Zaini Abdullah dinilai memiliki pengetahuan diplomatik dan hal itu bisa memudahkan diplomasi maupun negoisasi dengan pihak luar (investor). Sementara Muzakir Manaf, sebagai mantan Panglima GAM, dinilai memiliki pengetahuan dan relasi sosial yang baik, sehingga memudahkan proses fasilitasi, memediasi, dan penyerapan aspirasi rakyat.

Namun, setelah duet Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf  dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2012-2017, apa yang diharapkan masyarakat Aceh rupanya tidak dapat terpenuhi. Sebaliknya, duet Zikir justru mengalami disharmonisasi hingga menjadi bahan sorotan banyak pihak, baik dari tokoh Aceh di tingkat lokal maupun tokoh Aceh di Jakarta. Kenapa sampai terjadi disharmonisasi? Ketika ditanya wartawan soal ini, Muallem sendiri enggan berkomentar. Namun Muallem mengakui bahwa Zaini Abdullah sudah lama tidak berkomunikasi dengannya.

Apakah disharmonisasi terkait dengan penentuan kebijakan pembangunan di Aceh? Hal ini juga belum mendapat konfirmasi pasti. Yang jelas, secara hukum, wewenang pengelolaan Pemerintah Provinsi Aceh, sepenuhnya berada di tangan Zaini Abdullah sebagai Gubernur Aceh. Sedang  posisi Muallem sebagai Wakil Gubernur Aceh hanya bersifat sebagai pembantu, ibarat ban cadangan. Tak aneh, jika tugas Muallem sebagai Wakil Gubernur Aceh cenderung menghadiri acara-acara seremonial belaka. Mengenai perencanaan pembangunan daerah maupun penentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), praktis lebih banyak dikuasai Zaini Abdullah sebagai Gubernur Aceh.

Pendek kata, baik-buruknya hasil pembangunan Aceh, menjadi sangat bergantung pada sikap Zaini Abdullah sendiri; baik itu dalam menyerap aspirasi masyarkat maupun dalam menjalin kerja sinergi dengan lembaga pemerintah lainnya, termasuk dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Tapi apa yang telah dihasilkan Zaini Abdullah selama menjabat Gubernur Aceh?

Menyoal Hasil Kerja Zaini Abdullah
Kalau melihat nilai  Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Provinsi Aceh, sebenarnya terbilang cukup besar jika dibandingkan dengan provinsi lain. Untuk realisasi anggaran Belanja tahun 2013 misalnya, tercatat mencapai Rp 11,218 triliun (terdiri Belanja Tak Langsung Rp 3,464 triliun dan Belanja Langsung Rp 7,753 triliun). Dari komposisi anggaran belanja tersebut, sebenarnya ada banyak anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan langsung publik (dalam belanja langsung). Tapi apa hasil pembangunan yang dilakukan Zaini Abdullah selama jadi Gubernur Aceh?

Dari sisi kesejahteraan masyarkat, hasil kerja Pemerintah Provinsi Aceh selama kepemimpinan Zaini Abdullah belum menunjukkan indikator yang menggembirakan. Selama dipimpin Zaini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh memang terjadi peningkatan. Namun jika dibandingkan dengan provinsi sekiatarnya, IPM Provinsi Aceh termasuk paling tertinggal. Pada tahun 2013 misalnya, IPM Aceh hanya 73,05, sementara IPM provinsi sekitar jauh lebih tinggi. IPM Sumatera Utara tahun 2013 mencapai 75,55, IPM Sumatera Barat mencapai 75,01, IPM Riau mencapai  77,25 [Lihat Tabel-1].

Demikian juga mengenai penanggulangan kemiskinan di Aceh. Jika dilihat persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh memang ada penurunan. Namun jika dibandingkan dengan provinsi sekitarnya, persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh terbilang paling besar [Lihat Tabel-2].

Sementara dari sisi indikator ekonomi, prestasi kerja Zaini juga tak menggembirakan. Untuk nilai ekspor di Provinsi Aceh misalnya, malah terjadi trend penurunan. Pada tahun 2013, total nilai ekspor Provinsi Aceh hanya mencapai US$ 962,97 juta atau mengalami penurunan sebesar 23,42 persen bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2012 dengan total nilai ekspor mencapai US$ 1.257,40 juta.

Jika melihat jumlah perusahaan di Provinsi Aceh, juga terdapat trend penurunan. Pada tahun 2009, jumlah perusahaan industri (besar/sedang) di Provinsi Aceh mencapai 75. Ketika Zaini Abdullah mulai menjabat Gubernur Aceh tahun 2012, jumlah perusahaan industri (besar/sedang) di Provinsi Aceh hanya sebanyak 44. Sedang pada tahun 2013, jumlah perusahaan industri (besar/sedang) di Provinsi Aceh tetap statis berjumlah 44. Dengan kata lain, Zaini Abdullah gagal melakukan diplomasi dalam mendorong peningakatan investasi ke Aceh.

Rendahnya indikator kesejahteraan dan perekonomian di Aceh itu, pasti akan menimbulkan tanda tanya di kalangan publik mengingat jumlah APBA cukup besar. Apakah rendahnya indikator kesejahteraan dan perekonomian di Aceh tersebut terkait erat dengan sikap one man show Gubernur Aceh Zaini Abdullah? Pertanyaan ini memang belum dikonfirmasikan dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Namun banyak pihak telah mengatakan bahwa disharmonisasi kepala daerah di Aceh mengakibatkan pembangunan tidak bisa berjalan dengan optimal.

Karena itu, dalam Pilkada 2017 nanti, para elit politik di Aceh pantas belajar banyak terhadap hasil kerja Kepala Daerah Aceh produk Pilkada Aceh 2012. Paling tidak, proses penjaringan para kandidat kepala daerah nanti, perlu dilakukan lebih cermat lagi melalui kriteria-kriteria ideal yang disesuaikan dengan kondisi geo-politik Provinsi Aceh. Kekuatan “otot” (power politik) memang masih diperlukan untuk menjaga stabilitas dan perdamaian, tapi kekuatan akal juga tidak boleh dikesampingkan jika kesejahteraan Aceh ingin cepat maju. [BERSAMBUNG]

Apa Komentar Anda?

komentar