KLIKKABAR.COM, JAKARTA – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu, mempertanyakan ihwal mafia alat kesehatan yang dimaksud Menteri BUMN Erick Thohir.
Sebelumnya, Erick Thohir menyinggung adanya mafia dalam impor alat kesehatan, karena impor alat kesehatan ke Indonesia masih sangat besar mencapai 90 persen.
“Jangan semua ujung-ujungnya duit terus, dagang terus, akhirnya kita terjebak short term policy. (Impor alat kesehatan) didominasi mafia, trader-trader itu, kita harus lawan dan ini Pak Jokowi punya keberpihakan itu,” kata Erick lewat akun Instagramnya, Kamis (16/4).
Adian Napitupulu menilai bahwa pernyataan pendiri Mahaka Group mafia alkes itu terkesan tiba-tiba dan bisa menyasar ke siapa saja.
Jika ukuran mafia adalah dominasi impor alat kesehatan dan obat maka ada dua lembaga yang terkait di tengah pandemi Covid-19 yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Apakah pernyataan Erick ini menyasar ke BNPB?” Mungkin saja, karena ada 19 jenis alkes yang rekomendasi impornya dikeluarkan oleh BNPB,” ujar Adian, Selasa (21/4).
Belasan alkes itu sebagaimana dilansir dari laman Tempo di antaranya adalah surgical apparel, disinfektan, sarung tangan steril, termometer, ventilator, mobile X-ray, high flow oxygen device, bronchoscopy portabel, dan lainnya.
Namun, Erick bisa jadi juga sedang menegur anak buahnya di BUMN. Menurut data dari media, kata dia, beberapa BUMN yang melakukan impor di antaranya PT RNI (500 ribu rapid test dari Cina), PT Indo Farma (100 ribu rapid test) dan PT Kimia Farma (300 ribu rapid test).
BUMN juga mengimpor bahan baku produksi 4,7 juta masker, 2 juta Avigan, bahan pembuat 3juta Chlorokuin, 20 ribu PCR dari Swis. Kemudian bekerja sama dengan BKPM mengimpor bahan baku APD dari Cina dan Korea. PT Bio Farma juga mengimpor bahan baku 500 ribu obat dari India untuk Oseltamivir.
Adian menilai BUMN sebenarnya salah satu yang mendominasi impor alkes dan obat. Ia pun menganggap aneh pernyataan Erik soal mafia yang mendominasi impor alkes, padahal rekomendasi dikeluarkan oleh BNPB dan BUMN.
“Jadi sebenarnya siapa mafianya? Kalau impor alkes harus ada rekomendasi sekian lembaga negara, apakah Pak Menteri ingin katakan bahwa mafia-mafia itu dapatkan rekomendasi juga?” kata anggota Komisi Luar Negeri DPR ini.
Jika memang memiliki bukti adanya mafia impor alkes. Adian menyarankan Erick tak cuma bicara ke media dan membuat rakyat serta pelaku usaha saling curiga tetapi melaporkannya ke Presiden dan kepada KPK.
“Jangan ditambah dengan tuduhan kanan kiri lagi, jangan juga membuat importir dan trader yang mau impor jadi tidak berani karena takut dituduh mafia,” imbuhnya.
