Putusan Mahkamah PNA, Ketua MTP tak Berwenang Tunjuk Plt Ketua Umum

-

- Advertisment -

Putusan Mahkamah PNA, Ketua MTP tak Berwenang Tunjuk Plt Ketua Umum

KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH – Ketua Majelis Tinggi Partai dan atau Majelis Tinggi Partai (MTP) tidak mempunyai kewenangan untuk menunjuk ataupun mengangkat pelaksana tugas ketua umum dan pelaksana tugas sekretaris jenderal dan serta memberhentikan ketua umum dan ataupun sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat sehingga keputusan ketua majelis tinggi partai atau majelis tinggi partai dapat dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku secara hukum.
Hal itu diputuskan dalam sidang dan dan rapat permusyawaratan Mahkamah Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang berlangsung Selasa (10/9/2019).
Persidangan itu dilakukan sehubungan adanya permohonan  yang disampaikan Ketua Umum PNA, Irwandi Yusuf pada 6 September 2019, untuk memeriksa dan memutuskan mengenai penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran AD/ART, yang dilakukan oleh Irwansyah, sebagai Ketua Majelis Partai dan keabsahan mengenai pemberhentian Ketua Harian, Samsul Bahri dan Sekrertaris Jendral, Miswar Fuadi.
Sidang tersebut dihadiri tiga anggota mahkamah yakni, Sayuti Abubakar SH MH, M Syafii Saragih SH, dan Husni SH.
Ketua Mahkamah PNA, Sayuti Abubakar dalam keterangan tertulis diterima Klikkabar.com, Rabu (11/9/2019) menyebutkan, dalam sidang itu diputuskan bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan oleh ketua Majelis Tinggi Partai telah melanggar mekanisme pengambilan keputusan baik menurut Anggaran Dasar maupun anggaran rumah tangga Partai Nanggroe Aceh dan keputusan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku secara hukum.
Menurutnya, keputusan ketua majelis tinggi partai tentang permintaan majelis tinggi partai kepada dewan pimpinan pusat untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) tidak melalui mekanisme pengambilan keputusan baik menurut Anggaran Dasar maupun anggaran rumah tangga Partai Nanggroe Aceh sehingga keputusan mengenai permintaan dimaksud dapat dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku secara hukum.
Dalam sidang itu, kata Sayuti, juga diputuskan bahwa keputusan Irwandi Yusuf selaku Ketua Umum PNA sebagaimana Surat Keputusan No. 001/15/SK/DPP/VIII/2019, tertanggal 5 Agustus 2019 mengenai Pemberhentian Ketua Harian Samsul Bahri bin Amiren dan penunjukan Darwati A. Gani sebagai Ketua Harian yang baru dan Surat Keputusan No. 002/15/SK/DPP/VIII/2019, tertanggal 5 Agustus 2019 mengenai Pemberhentian Miswar Fuadi sebagai Sekretaris jenderal dan mengangkat Muharram Idris sebagai Sekretaris jenderal yanh baru sesuai dengan kewenangan dan mekanisme sebagaimana konstitusi partai sehingga dapat dinyatakan sah secara hukum dan berlaku secara hukum.
Dalam sidang itu, juga diputuskan bahwa menyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku secara hukum Keputusan Ketua Majelis Tinggi Partai Nanggroe Aceh atau Keputusan Majelis Tinggi Partai Nanggroe Aceh mengenai Penunjukan Samsul Bahri bin Amiren sebagai pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Nanggroe Aceh dan penunjukan Miswar Fuadi sebagai pelaksana tugas Sekretaris Jenderal partai Nanggroe Aceh.
Selain itu, juga dinyatakan sah dan berlaku secara hukum Surat Keputusan No. 001/15/SK/DPP/VIII/2019, tertanggal 5 Agustus 2019 mengenai Pemberhentian Ketua Harian Samsul Bahri bin Amiren dan penunjukan Darwati A. Gani sebagai Ketua Harian yang baru.
Di samping itu, juga menyatakan sah dan berlaku secara hukum Surat Keputusan No. 002/15/SK/DPP/VIII/2019, tertanggal 5 Agustus 2019 mengenai Pemberhentian Miswar Fuadi sebagai Sekretaris jenderal dan mengangkat Muharram Idris sebagai Sekretaris jenderal yang baru.
Berdasarkan hal-hal tersebut, kata Sayuti, maka secara hukum Irwandi Yusuf masih sebagai Ketua Umum PNA, Darwati A. Gani sebagai Ketua Harian dan Muharram Idris sebagai sekretaris jenderal PNA.
Sayuti juga mengimbau kepada seluruh kader, pegurus PNA baik di pusat maupun di wilayah untuk patuh pada konstitusi partai dan tidak ikut dengan kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak dengan cara mengatasnamakan DPP PNA untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa.
“Mahkamah Partai juga mengimbau agar pihak terkait baik KIP maupun lembaga lainnya agar dapat mengambil sikap bijaksana terhadap keputusan mahkamah ini,” jelasnya. []

BERITA TERBARU

- Advertisement -

Berita Populer

- Advertisement -

Mungkin Anda SukaBERITA TERKAIT
Rekomendasi untuk Anda