Home / ACEH / Putusan Hakim Untuk Puteh, Dukungan Rekan Sejawat dan Status DPD Diujung Tanduk?

Putusan Hakim Untuk Puteh, Dukungan Rekan Sejawat dan Status DPD Diujung Tanduk?

Foto: Ilustrasi Hakim (KRJogja)Pute

KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH- Abdullah Puteh yang juga anggota DPD-RI terpilih asal Aceh dihukum 1,5 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan penipuan terhadap seorang investor, Herry Laksmono. Hakim mengatakan Puteh terbukti bersalah melanggar Pasal 378 KUHP sesuai dengan dakwaan pertama. Hakim menilai semua unsur yang ada pada pasal tersebut terbukti.

Terkait nasibnya sebagai anggota DPD terpilih, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh masih menunggu putusan inkrah. “Memang menyangkut dengan itu, kita sampai inkrah. Siapa tau dia naik banding, sampai inkrah nanti,” kata Ketua Divisi Data dan Informasi KIP Aceh, Agusni saat dihubungi wartawan.

Menurutnya, bagi KIP Aceh, Puteh tidak ada persoalan sejauh sudah memenuhi kelengkapan administrasi. Namun jika dia sudah divonis kembali, penyelenggara pemilu akan menunggu putusan berkekuatan hukum tetap. “Bagi kita KIP Aceh yang bersangkutan sejauh memang secara administrasi dan kelengkapan administrasi sudah oke tidak ada persoalan. Kalau kemudian dia ada vonis yang sifatnya sudah inkrah baru nanti kita akan koordinasi kembali dengan KPU RI,” jelas Agusni.

Mantan Gubernur Aceh itu juga mengaku keberatan dan menyatakan banding. “Kita tidak sependapat dengan keputusan majelis dan kita banding,” kata Abdullah di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan. Karena itu, dia juga menunggu proses banding terkait pelantikan di DPD. “Kita akan lihat nanti, yang jelas banding dulu,” ujarnya, seperti dilansir detik.com.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra, mengatakan, Abdullah Puteh tetap bisa dilantik sebelum persoalan hukum tersebut berkekuatan hukum tetap atau incraht. “Iya (tetap bisa dilantik),” katanya.

Terkait persoalan hukum yang dihadapi Puteh tersebut, Ilham mengatakan bahwa pihaknya belum menerima salinan putusan dari pengadilan. “Kita belum menerima salinannya. Sedang di cek ke pengadilan,” kata mantan komisoner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh ini, mengutip serambinews.com.

Sembari menunggu salinan putusan, KPU juga sedang menunggu jawaban Puteh apakah akan mengajukan banding atau tidak. Karena pada prinsipnya pelantikan Puteh sangat bergantung pada putusan akhir pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Jika putusan inchracht-nya menyatakan AP (Abdullah Puteh) tetap bersalah. Kami akan melakukan verifikasi ke pengadilan terkait. Jadi nanti prosesnya (pergantian Abdullah Puteh sebagai anggota DPD RI melalui mekanisme) PAW,” sebut Ilham.

Ghazali Prihatin dan Mendukung Puteh

Anggota DPD RI Perwakilan Aceh Drs Ghazali Abbas Adan merasa prihatin dengan kasus yang menjerat mantan Gubernur Aceh yang juga anggota DPD RI terpilih Abdullah Puteh. Abdullah Puteh dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan divonis satu setengah tahun penjara oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kartim Haeruddin.“ sebagai rakan sejawat, saya merasa prihatin dengan musibah yang menimpa Abdullah Puteh ini. Dan berharap semoga cepat terselesaikan,” kata Ghazali Abbas.

Ghazali Abbas menambahkan walaupun Abdullah Puteh pernah menjadi narapidana korupsi dan kini terbelit lagi dengan kasus penggelapan uang investor tetapi faktanya dalam pemilu legislatif lalu terbukti masih disukai dan dihormati rakyat ban sigom Aceh dengan dukungan suara yang signifikan dari masyarakat. Ia pun berhak menduduki salah satu tempat di Senayan sebagai salah seorang anggota DPD RI dari daerah pemilihan Aceh. Di sisi lain menurut penilaian saya, beliau memiliki kapasitas dan kualitas personal untuk menduduki salah satu kursi parlemen tingkat nasional di Gedung DPD RI itu. Betapa tidak beliau pernah menjadi tokoh nasional sebagai Ketua Umum DPP KNPI, anggota DPR RI dapil Aceh, sebagai Gubernur Aceh dan memiliki beberapa gelar kesarjanaan yang mumpuni,” kata Ghazali Abbas.

 Menurut Ghazali Abbas dengan modal-modal tersebut Abdulllah Puteh diharapkan mampu duduk bersanding dan memiliki equal standing (kesetaraan) ilmu, kemampuan berbicara artikulatif, penampilan yang meyakinkan bersama anggota DPD RI dari daerah-daerah lain karena memang mereka adalah tokoh-tokoh hebat.

 Anggota Komite IV DPD RI ini mencontohkan seperti Prof Dr Jimly Ash-shiddiqy dari DKI yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, August Teras Narang mantan anggota DPR RI dan Gubernur Kalimantan Tengah dua periode, Ir Fadel Muhammad dari Gorontalo mantan anggota DPR RI, menteri dan Gubernur Gorontalo dua periode, Dr Mahyuddin dari Kalimantan Timur mantan Wakil Ketua MPR RI dan lain-lain tokoh masyarakat baik di daerah maupun tingkat nasional.

 “Dan memang yang saya lihat, bergaul dan duduk bersanding di DPD RI selama ini sejak 2014 wabil khusus di Komite IV, para anggotanya adalah mantan anggota DPR RI, DPRD, mantan Gubernur, Bupati, Wali Kota  dan tokoh-tokoh masyarakat. Mareka itu secara personal memiliki kualitas dan kapasitas yang mampu bekerja profesional sebagai anggota parlemen di tingkat nasional Senayan,” jelas Ghazali Abbas.

Ghazali Abbas menambahkan dengan contoh sosok-sosok yang memiliki kualitas dan kapasitas personal demikian, berarti modal sebagai anggota DPD RI yang mampu bekerja profesional sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPD RI itu tidak cukup dengan popularitas. Faktanya selama ini di parlemen (DPR RI dan DPD RI) bahwa popularitas itu tidak berbanding lurus dengan kapasitas dan kualitas yang diperlukan dan mampu bekerja profesional di parlemen.

Mantan Abang Jakarta ini menambahkan fakta lainnya tentang Abdullah Puteh adalah dalam pemilu legislatif lalumasih disukai dan dihormati rakyat ban sigom Aceh dengan mendapat dukungan suara yang signifikan, maka sangatlah wajar menjadi wakil daerah Aceh di DPD RI.

Karenanya saya ikut prihatin kalau vonis itu akan menjadi batu sandungan Abdullah Puteh untuk berkiprah di Senayan. Namun dalam waktu yang bersamaan saya juga mendukung dan mendorong agar tokoh Aceh potensial ini yang faktanya masih disukai dan dihormati rakyat Aceh untuk menggunakan haknya melakukan banding dan sebagainya sesuai mekanisme peradilan atas vonis hakim yang demikian itu sampai batas akhir putusan hukum tetap (inkrah). Dan kita berharap agar musibah ini cepat terselesaikan,” pungkas Ghazali Abbas Adan.