BEM Aceh Nyatakan Sikap Tolak Titik Nol Islam Nusantara

KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH – Beberapa presiden kampus yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang berada di Banda Aceh dan Aceh Besar melakukan pertemuan terbatas di salah satu cafe di Banda Aceh pada Selasa, 28 Maret 2017.

Pertemuan tersebut dihadiri beberapa presiden kampus dan penggurus BEM di antaranya UIN Ar-Raniry, Unsyiah, STKIP BBG, Unaya, UUI, Poltekkes Aceh, Unmuha, USM dan Al Wasliyah.

Dalam pertemuan tersebut, para aktivis membahas persoalan tentang titik nol Islam Nusantara yang sekarang menjadi polimik di kalangan mahasiswa dan masyarakat Aceh.

Pertemuan yang dihadiri 9 lembaga kampus dari Banda Aceh dan Aceh besar tersebut, diakhiri pernyataan sikap dari Badan Ekskutif Mahasiswa Banda Aceh dan Aceh besar atas tindakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang telah meresmikan tugu Titik Nol Islam Nusantara yang dilakukan pada tanggal 24 Maret lalu di Barus Sumatera Utara.

Badan eksekutif mahasiswa (BEM) Banda Aceh dan Aceh besar dalam pernyataanya, menuntut pemerintah Aceh serius dalam menanggapi persoalan yang dianggap pendangkalan sejarah tersebut.

Mereka juga menuntut pemerintah Aceh jangan hanya sibuk dengan urusan kelompok dan kepentingan pribadi saja dan mereka juga berharap agar pemerintah pusat dapat menjaga stabilitas dan kondisi keamanan Indonesia agar tidak sempat perpecahan sesama umat Islam.

Dalam pertemuan beberapa BEM itu juga mengecam keras pemerintah “Zikir” jika tidak meluruskan persoalan yang dianggap pendangkalan sejarah tersebut.

“Maka Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) Banda Aceh dan Aceh besar, akan melakukan aksi besar-besaran dengan membawa massa dari seluruh mahasiswa yang berada di Aceh, untuk turun aksi atas peresmian tugu titik nol yang dilakukan​ beberapa waktu yang lalu,” kata Misran, salah satu aktivisi dari UIN Ar-Raniry.

Misran yang juga Wakil Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry yang membuka acara pertemuan tersebut menilai, sikap Presiden Jokowi yang memilih meresmikan Barus sebagai titik nol Islam di Nusandara merupakan bagian dari kepanikan pemerintah untuk pengalihan isu pusat yang hari ini menjadi rancu.

“Janganlah mengorbankan Aceh lagi kami tidak ingin selalu dikhianati oleh pemerintah pusat yang seperti masa dahulu hingga mengakibatkan timbulnya konflik vertikal,” kata Misran.

Ia mengatakan, pemerintah seharusnya memiliki kearifan tersendiri terhadap daerah-daerah lain untuk menentukan titik nol Islam Nusantara agar tidak ada yang tersakiti.

“Jangan main libas terus tanpa ada konsolidasi dengan daerah lain,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, sesuai kesepakatan para ahli sejarah sudah terbukti awal masuk islam di Nusantara di Aceh. Dalam beberapa buku sejarah disebutkan bahwa Islam di Perlak dan di Samudra Pasai sudah ada sejak abad ke 13 Masehi.

Bahkan, Sejarawan Aceh, Husaini Ibrahim pernah menyebutkan bahwa di Lamuri malah lebih awal lagi adanya kerajaan-kerajaan, dibuktikan dengan ditemukan batu nisan yang tertulis abad ke 11 Masehi.

“Hasil penelitian yang telah kami temukan di Lamuri itu lebih awal lagi malah telah ditemukan batu nisan yang tertulis abad ke 11 m,” kata Husaini beberapa waktu lalu.(rel)