Kepemimpinan Perempuan, Kenapa Tidak!

KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH – Melihat adanya sosok perempuan yang maju dalam suksesi kepemimpinan kota Banda Aceh tahun 2017 mendatang, maka telah melahirkan beberapa diskusi tentang kepemimpinan perempuan.

Menurut Fatarjani Emjas, Manajer Kajian Sosial Lembaga Kajian Sosial Politik dan Kebijakan Publik (LKSP-KP) LINGKA FORUM, kepemimpinan perempuan sah-sah saja, apalagi Aceh juga memiliki sejarah besar dengan kepimimpinan perempuan.

“Kami melihat sisi lain dari perdebatan boleh tidaknya perempuan memimpin. Pendapat yang mengatakan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin sebenaranya merupakan sebuah perdebatan klasik dalam studi keislaman,” ujar Fatarjani kepada Klikkabar.com, Rabu 25 Oktober 2016.

Bahkan, kata Fatarjani, dalam kenyataan sosial, hal tersebut dibantah oleh rentang sejarah Aceh, dimana kerajaan Aceh dulu pernah berada 59 tahun di bawah kepemimpinan seorang Ratu. “Jadi sejak awal, diskursus politik dan keberislaman di Aceh sudah berkemajuan,” tuturnya.

“Belum lagi dalam konteks keindonesiaan, negara ini pun pernah dipimpin oleh seorang perempuan. Lalu yang menjadi masalah di mana?” tanya Fatarjani.

Ia menambahkan, pendapat tentang boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin sebenarnya tidak begitu mendapatkan tempat di Banda Aceh, mengingat sandaran tafsir keagamaan diberikan kepada cendekiawan UIN Ar Raniry, yang tentunya memiliki keterhubungan dengan masyarakat Banda Aceh yang terdidik.

“Seharusnya, sebagai masyarakat yang modern, sudah sepatutnya kita meninggalkan perdebatan tentang keabsahan perempuan sebagai pemimpin. Yang harus didorong adalah bagaimana setiap kebijakan yang lahir, berpihak kepada kemaslahatan manusia yang mendiami Kota Banda Aceh,” ungkap Fatarjani.

Fatarjani menambahkan, kepemimpinan dewasa ini biasanya dimaknai sebagian pekerja dan pelayan bagi warganya, dengan harapan mampu bekerja dengan baik dan melayani masyarakatnya dengan baik. “Maka dalam konteks ini, dalam situasi ini, debat gender sebenarnya tidak diperlukan lagi, karena yang kita pilih adalah siapa pekerja dan pelayan yang baik itu dan siapa yang mau bekerja untuk rakyat,” cetusnya.

“Menurut hasil kajian dan amatan kami, pemilih di Banda Aceh tidak menjadikan persoalan kepemimpinan perempuan sebagai alasan memilih atau tidak. Persoalan ini tidak sehangat perdebatan bolehkah umat Islam memilih pemimpin non muslim. Karenanya mari kita dorong bersama kedua kandidat di Banda Aceh untuk menunjukkan politik ide dan gagasan, sebagai upaya meraih simpati pemilihnya,” pungkas Fatarjani Emjas. []

Apa Komentar Anda?

komentar