Koalisi untuk Sebuah Harmonisasi Politik

OLEH : AGUS JAKFAR*

DI tengah panasnya perpolitikan Aceh banyak hal yang bisa di amati baik secara koalisi dari calon yang naik melalui parpol dan juga ada yang naik melalui jalur perseorangan, hal ini tentu sangat dinamis dikarenakan banyak para calon dari berbagai faksi yang melakukan lobi-lobi politik agar dapat melengkapi prasyarat untuk bisa maju dalam Pemilukada di tingkat provinsi dan kabupaten / kota 2017 mendatang.

Ketika lobi-lobi politik akan dilakukan dengan cara-cara yang baik tentu hal ini akan berdampak baik bagi perpolitikan Aceh kedepan, dan ketika hal ini dibawa dalam kepentingan sekelompok semata tentu sangat banyak yang dirugikan, karena ketika berbicara visi dan misi tidak hanya sebatas membingkai dengan baik untuk menjadi panjangan semata, dan tidak menutup kemungkinan juga bisa menjadi suatu program yang akan terealisasi nantinya, tentu rakyat Aceh berharap bukan menjadi suatu hal yang menjadi program pajangan namun paling tidak akan terealisasi secara maksimal.

Yang kita takutkan ketika koalisi parpol ini tumbuh dan akan menyatukan setiap faksi justru akan menyembunyikan transparansi maksud-maksud para koalisi dalam frem atas nama visi misi yang akan disajikan di tengah-tengah masyarakat Aceh nantinya.

Sebenarnya Aceh hari ini tidak butuh lagi tokoh-tokoh yang hanya beretorika semata namun saat ini Aceh membutuhkan para tokoh yang mampu mengrealisasikan program kerjanya dengan nyata. Karena sangat banyak pengelolaan anggaran yang belum merata dan terlihat begitu lambat dalam pembangunan yang masih jauh dari harapan yang semestinya.

Ketika berbicara pembangunan Aceh tidak hanya dalam pembangunan infrastruktur, namun harus melihat dari sisi pembangunan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusianya yang harus dikedepankan.

Hal yang paling utama yang harus dilakukan dengan anggaran yang cukup, dan terkesan lebih dibandingkan provinsi-provinsi yang tidak berkesempatan mendapatkan otsus.

Seharusnya koalisi yang telah terbentuk ini membuat masyarakat lebih peka dalam melirik penyatuan visi misi yang telah terjadi, paling tidak masyarakat tau yang mana visi misi yang lebih menyatu dengan harapan rakyat, sehingga koalisi ini menjadi bagian penting untuk di saksikan, agar masyarakat Aceh tau cara memetakan bagaimana Aceh ditangan calon gubernur dan wakil gubernur yang berkoalisi kedepannya.

Karena tidak cukup dengan koalisi semata, mayarakat menginginkan dengan adanya koalisi tersebut akan melahirkan sebuah penyatuan visi misi yang mengedepankan program yang pro dengan rakyat, karna bagaimanapun sebuah koaliasi sangat mudah menimbulkan kebuntuan ketika sebelum dan sesudah terpilihnya nantinya.

Idealnya mereka bisa bersinergi bersama-sama dalam menjalankan program kerjanya sehingga harmonisasi antara koalisi ini tidak terkesan sebagai formalitas saja, namun benar-benar lahir dengan proses dinamika yang seutuhnya bukan lahir dikarnakan dengan kepentingan semata.

Sebenarnya Aceh bukan menjadi sebuah provinsi untuk dijadikan sebagai percobaan lagi namun Aceh membutuhkan pemimpin yang layak dan sesuai dengan kondisi ke Acehan saat ini, seharusnya koaliasi akan mnciptakan suasana yang tentram dalam perpolitikan Aceh karena stabilitas dan tensi politik Aceh sangat ektrem apabila tidak dirawat dengan baik, maka sebuah koalisi bukan hanya sebatas sandiwara belaka dan jugak hanya sebatas rekayasa semata.

Namun dengan adanya koalisi ini mampu meminimalisir segala potensi yang rawan akan terjadi keretakan, sehingga mampu menciptakan harmonisasi politik yang akan membawa Aceh dalam kemajuan. Karena rakyat Aceh bukan mengharapkan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur saja yang mampu berkoalisi dan bersinergi dengan baik namun juga di tingkat kabupaten kota harapan daripada koalisi yaitu untuk memadukan visi misi antara koalisi sehingga melahirkan sebuah analisa yang tidak buram terhadap masyarakat didalam menetukan pemimpin Aceh kedepan.

Maka oleh karena itulah harmonisasi politik sangat penting bagi calon pemimpin Aceh kedepan, karena yang sudah-sudah, berapa kali pergantian gubernur, bupati dan, wali kota banyak yang menimbulkan keretakan dalam pengambilan keputusan sehingga memecahkan kosentrasi dalam mengrealisasikan visi dan misi yang telah menjadi agendanya itu.

*Penulis merupakan mahasiswa Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (Unsyiah)