KLIKKABAR.COM, YOGYAKARTA – Puluhan mahasiswa dan pemuda Aceh yang tergabung dalam Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN), menggelar aksi mengenang 20 tahun tragedi Simpang KKA di Yogyakarta, Jumat (3/5/2019).
“Tragedi Simpang KKA adalah satu dari sekian banyak kasus pelanggaran HAM yang terbengkalai. Selain Tragedi Simpang KKA, ada kasus kamp penyiksaan Rumoh Geudong, aksi biadab di Jambo Keupok, Arakundo, sampai pembantaian Teungku Bantaqiah dan santrinya di Beutong Ateuh dan lain-lain,” ungkap Sekretaris Jenderal KMPAN Fadhli Espece kepada Klikkabar.com, Sabtu (4/5/2019).
Fadhli menuturkan KMPAN sebagai organisasi masyarakat sipil memiliki tanggungjawab terlibat dalam kerja-kerja kemanusiaan demi terwujudnya penegakan dan pemenuhan HAM. Masyarakat sipil adalah salah satu pilar penting dalam memajukan dan meningkatkan kualitas penegakan HAM.
Disebutkan, MoU Helsinki 2005 mengamanahkan terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai lembaga yang menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Namun, lemahnya kekuasaan KKR Aceh mengakibatkan ruang geraknya yang cukup terbatas.
“Di tengah kondisi seperti ini, Presiden Jokowi selaku pembuat kebijakan dan memiliki wewenang dan kekuasaan menepati janji-janjinya terkait isu-isu kemanusiaan. KMPAN menilai pemerintah pusat perlu mendirikan lembaga KKR Nasional. Selain dapat memperkuat keberadaan lembaga KKR Aceh, KKR Nasional juga dapat mencontoh KKR Aceh sebagai role model dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu,” pintanya.
Seperti diketahui, tragedi Simpang KKA dilakukan oleh Detasmen Rudal 001/Blang Rungkom pada 3 Mei 1999. Komnas HAM telah memutuskan tragedi ini sebagai aksi pelanggaran HAM. Komnas HAM meminta Kejagung mengusut tuntas kasus ini. Tragedi ini telah mengakibatkan 46 warga tewas ditembak, 156 orang luka-luka dan 10 orang hilang.
Baca Juga: Mahasiswa Aceh Berdoa Kenang Tragedi Sp KKA
Pemerintah Aceh Dinilai tak Serius Tuntaskan Pelanggaran HAM
Melawan Lupa, Tragedi Berdarah Simpang Kuala Idi Cut dan Arakundo
