Jakarta – Ketua DPP Barisan Relawan Jalan Perubahan (BARA JP) Dr M Adli Abdullah,SH,MCL menyatakan Jokowi sebagai Presiden punya kewenangan dalam mengundang tamu yang diundang ke Istana negara, termasuk parpol pendukung pemerintah tanpa mengundang Parpol NasDem.
“Tentu Pak Jokowi punya hak dalam berfikir guna memutuskan utk mengundang ketum parpol dan sebaliknya. Perihal NasDem tidak diundang ke Istana karena memiliki koalisi capres yang sudah dideklarasikan pada Oktober 2022,” kata Adli.
Adli menyatakan, tidak mengundang NasDem yang bacapresnya sudah dideklarasi/kampanye terselubung ke daerah-daerah. Sementara 6 parpol lain masih berencana membangun koalisi ke PDIP atau dengan koalisi lain. Pembicaraan di Istana negara pada malam itu adalah bersifat khusus yang tersimpan di hati masing-masing 6 ketum parpol dan Jokowi.
“Perihal NasDem mengklaim tidak lagi bagian dari koalisi pemerintah, itu wajar saja karena NasDem sudah menetapkan bakal capresnya yang tidak sejalan dengan koalisi pemerintah,” kata Adli.
Adli mengingatkan Bara JP sebagai relawan sulung pak Jokowi, yang sekarang telah mentrasformasi diri menjadi ormas, tetap setia dan tegak lurus mengikuti apapun sikap politik pak Jokowi. Karena itu, Bara JP sepakat dengan Jokowi yang memandang tidak perlu mengundang NasDem yang membahas hal-hal yang riskan dibicarakan di depan 6 parpol yang lain masih mencari koalisi.
“ sosok Pak Jokowi ada sosok politis sekaligus pejabat publik. Pak Jokowi memiliki kewenangan siapa yang patut diundang atau tidak boleh diundang pada malam tesebut,”
ungkap Adli.
Sebagaimana diketahui, pertemuan pada Selasa malam, 2 Mei 2023 , Jokowi mengadakan pertemuan dengan enam ketum parpol koalisi pendukung pemerintah di Istana Merdeka, minus Nasdem.
Pertemuan diikuti oleh 6 ketua umum yakni Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono.
