KPK: Ada Pejabat Punya Harta Rp8 T

-

- Advertisment -

KPK: Ada Pejabat Punya Harta Rp8 T

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, kewajiban  Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)  wajib dilakukan bagi setiap penyelenggara negara ketika sebelum menjabat, selama menjabat dan setelah menjabat.

Hal ini seperti yang tercantum dalam pasal 5 ayat (2) UU nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Nah yang selama ini terkadang kawan-kawan dari rekan-rekan legislatif, eksekutif maupun yudikatif kita pakai pasal 5 ayat 3 aja. Padahal ada kewajiban disana juga selama (menjabat). Ini yang saya kira perlu disampaikan makna nya seperti itu,”  ungkap Firli dalam webinar LHKPN, Selasa (7/9/2021). 

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencatat, nilai harta penyelenggara negara pada tahun 2020 bervariasi. Pandemi Covid-19 juga berpengaruh pada bertambah atau berkurangnya jumlah harta.

KPK mencatat rata-rata harta pejabat kementerian/lembaga sebesar Rp 1.519.147.223 (Rp 1,51 miliar) dengan nilai harta tertinggi mencapai Rp 8.743.339.204.153 (Rp 8,74 triliun).

Rata-rata harta anggota DPR/MPR sebesar Rp 23.436.748.668 (Rp 23,43 miliar) dengan nilai harta terendah Rp 47.681.400 dan nilai harta tertinggi Rp 78.776.040.800 (Rp 78,77 miliar).

Rata-rata harta anggota DPD sebesar Rp 6.619.304.553 (Rp 6,61 miliar) dengan nilai harta terendah Rp 295.500.000 dan nilai harta tertinggi Rp 149.911.849.009 (Rp 149,91 miliar).

Rata-rata harta DPRD provinsi sebesar Rp 2.577.584.541 (Rp 2,57 miliar) dengan nilai harta tertinggi Rp 590.732.732.751 (Rp 590,73 miliar).

Rata-rata DPRD kabupaten/kota sebesar Rp 14.065.437.289 (Rp 14,06 miliar) dengan nilai harta tertinggi sebesar Rp 3.003.313.000.000 (Rp 3 triliun).

Rata-rata harta pada yudikatif sebesar Rp 1.057.896.247 (Rp 1,05 miliar) dengan nilai harta tertinggi sebesar Rp 706.615.500.000 (Rp 706,61 miliar).

Rata-rata harta pejabat pemerintah provinsi Rp 1.700.225.602 (Rp 1,7 miliar) dengan nilai harta tertinggi mencapai Rp 1.601.972.500.000 (Rp 1,6 triliun). Sedangkan, rata-rata harta pejabat pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp 990.847.350 (Rp 990 juta) dengannilai harta tertinggi mencapai Rp 1.801.527.007.675 (Rp 1,8 triliun).

Rata-rata harta direksi dan/atau komisaris BUMN sebesar Rp 3.687.031.135 (Rp 3,68 milar) dengan nilai harta tertinggi sebesar Rp 2.002.540.808.398 (Rp 2 triliun). Lalu, rata-rata harta direksi dan/atau komisaris BUMD sebesar Rp 1.342.075.732 (Rp 1,34 miliar) dengan nilai harta tertinggi sebesar Rp 80.147.466.866 (Rp 80,14 miliar).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERBARU

- Advertisement -

Berita Populer

- Advertisement -

Mungkin Anda SukaBERITA TERKAIT
Rekomendasi untuk Anda