Hibah Rp2 Triliun Diduga Bohong, Anak Akidi Tio Dijemput Polisi

-

- Advertisment -

Hibah Rp2 Triliun Diduga Bohong, Anak Akidi Tio Dijemput Polisi

KLIKKABAR.COM, PALEMBANG – Bantuan atau hibah dana penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp 2 triliun dari pengusaha Akidi Tio, diduga palsu atau bohong.

Sebelumnya, ramai diberitakan bahwasanya keluarga mendiang Akidi Tio, Senin (26/7), memberikan dana bantuan senilai Rp2 triliun kepada Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri. Dana tersebut diperuntukkan bagi penanganan Covid-19 di Sumsel. 

Aparat Polda Sumatera Selatan lantas menangkap Heriyati, anak bungsung Akidi Tio pada Senin (2/8/2021).

Heriyanti dijemput langsung oleh Direktur Intelkam Polda Sumsel Komisaris Besar Ratno Kuncoro. Polisi juga menjemput Prof Dr Hadi Darmawan sebagai Dokter keluarga Akidi Tio.

Heriyanti tiba di Mapolda Sumsel dan langsung digiring masuk ke ruang Ditreskrimum Polda Sumsel, dengan pengawalan sejumlah petugas.

“Kami bawa ke mapolda untuk dimintakan keterangan,” kata dia.

Sebelumnya, mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin mempertanyakan asal uang tersebut, lalu mempertanyakan logika pejabat negara.

Ia mengatakan, ada banyak pihak yang tidak mempercayai keterangan keluarga Akidi Tio terkait donasi tersebut.

Mulanya, berangkat dari pertanyaan sederhana, yakni siapa Akidi Tio, termasuk bidang usahanya. Setelah itu, dari mana uang sumbangan Akidi Tio tersebut.

Selain itu, apakah lembaga perpajakan pernah memungut pajak dari harta Akidi Tio? Hamid mengatakan, Akidi Tio tidak memiliki jejak jelas di bidang usaha.

“Jadi, guna mewujudkan halusinasi itu, maka sebaiknya meminjam tangan negara melalui pejabat dengan seribu janji. Namanya usaha,” tulisnya sebagaimana dilansir laman SUara.com.

Dia pun memperkirakan, motif para pejabat yang mempromosikan atau mengamini ucapan orang-orang seperti ahli waris Akidi Tio, adalah ingin dinilai sebagai pahlawan.

“Jawabannya singkat. Para pejabat ingin menjadi pahlawan, seolah diri mereka yang membantu meringankan beban rakyat,” sambungnya lagi.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia sejak 8 April 2008 itu juga mengusulkan, agar bangsa Indonesia membuat aturan tentang para pejabat yang memperkenalkan dan mengamini segala ketidakbenaran seperti deretan fakta melecehkan akal sehat bangsa.

“Orang atau pihak yang menggunakan para pejabat untuk memaklumkan ketidakbenaran, juga harus juga diberi hukuman,” tulisnya lagi.

Menurut Hamid, harus ada ganjaran karena apa pun alasannya, memaklumkan ketidakbenaran kepada publik adalah public deception. Ini baru adil dan mendidik bangsa kita menjadi bangsa yang rasional.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERBARU

- Advertisement -

Berita Populer

- Advertisement -

Mungkin Anda SukaBERITA TERKAIT
Rekomendasi untuk Anda