Buku Pembantaian PKI di Aceh Beredar pada 26 Desember

-

- Advertisment -

Buku Pembantaian PKI di Aceh Beredar pada 26 Desember

Bertepatan mengenang peristiwa gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember 2021, buku tentang keterlibatan negara dalam pembunuhan warga yang dituduh PKI di Aceh diluncurkan. Buku terbitan Komunitas Baku ini setebal  428 halaman dengan ukuran 15,5×24 sentimeter.

“Ada dua alasan kami menerbitkan buku in dalam edisi bahasa Indonesia,” ungkap  JJ Rizal pendiri Penerbit Komunitas Bambu (Kobam), Rabu (29/9/2021).

Pendiri Kobam  itu menuturkan alasan pertama pihaknya menerbitkan buku  itu yakni ini studi terbaru sejarah paling baik karena menggunakan sumber primer dokumen tentara langsung dan dengan begitu menjelaskan yang selama ini polemik soal keterlibatan negara dalam peristiwa 1965. Alasan kedua, diluncurkan pada 26 Desember 2021 karena melalui bencana tsunami membukakan bencana kemanusiaan lainnya, yaitu banjir darah 1965.

“Melalui buku ini, terungkap bahwa Jawa bukan tempat praktik pembunuhan massal pertama pasca G30S.  Tetapi Aceh  yang menjadi tempat pembunuhan massal pertama di Indonesia,” kata Rizal.

Buku yang ditulis oleh Jess Melvin  berjudul The Army and the Indonesian Genocide merekonstruksi peristiwa pembantaian 1965-66 melalui dokumen-dokumen resmi militer. Jess yang ke aceh pada tsunami Aceh itu menyebutkan Suatu hari pada 2010, kembali dari bekas gedung arsip Aceh di Banda Aceh bersama sekardus fotokopian dokumen.  Ada 3.000 halaman dokumen.  Dari dokumen itulah dia menyusun disertasi yang diujikan di Universitas Melbourne pada 2014 dan diterbitkan oleh Routledge dengan judul The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder, empat tahun kemudian.

Jess merekonstruksi narasi bikinan TNI mengenai peristiwa 1965 berdasarkan catatan, rekaman, dan hasil wawancara dari 70 korban yang selamat, eksekutor, dan saksi mata dari aksi genosida yang terjadi di Aceh.

Lebih dari setengah abad, TNI mengisahkan pembantaian 1965 yang menewaskan sekitar satu juta warga sipil tak bersenjata sebagai perlawanan spontan masyarakat. Versi militer menyebut aksi-aksi pembantaian itu sebagai “Operasi Penumpasan” untuk menghabisi musuh bebuyutan TNI—Partai Komunis Indonesia—hingga ke akar-akarnya.

Peneliti dari Sydney Southeast Asia Centre menulis TNI secara resmi mengkoordinasikan persiapan operasi militer di Sumatera yang dimulai pada April 1965 melalui sebuah kampanye yang dikenal di internal TNI sebagai “Operasi Berdikari”.

Operasi ini diaktifkan pada pagi hari 1 Oktober, ketika TNI seolah masih menimbang-nimbang respons yang tepat terhadap G30S. Agar operasi bisa dimulai, darurat militer di seluruh Sumatera harus diumumkan dan struktur komando militer baru di Aceh (dikenal sebagai Komando Pertahanan Daerah/Kohanda) juga wajib diaktifkan.

Pembunuhan Massal 1965: Bermula dari Aceh, Diulangi selama DOM” adalah ringkasan dari bab pendahuluan The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder.

Penulisnya adalah Jess Melvin, Ia menemukan banyak dokumen internal militer saat di Aceh. Kala itu, Melvin berada di Aceh untuk bekerja pascaterjadinya Tsunami 2004.

Tahun 2008, Melvin memulai penelitiannya dengan mewawancarai para penyintas dan pelaku kekerasan peristiwa 1965-66 tentang pengalaman mereka. Ia juga mencoba datang ke bagian Arsip Negara di Banda Aceh.

Dua dokumen yang Jess temukan yakni “peta kematian” yang dibuat militer. Dalam dokumen itu tercatat ada 1.941 pembunuhan di Aceh. Namun jumlah tersebut bisa jadi lebih karena pembantaian masih terjadi setelah fase tersebut.

Dokumen lainnya perintah Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat (Men/Pangad) kepada Komandan Militer Wilayah Aceh Ishak Djuarsa pada pagi hari, 1 Oktober 1965.  Salah satu dokumen yang ada di buku Jess dugaan keterlibatan militer dalam pembunuhan massal pasca G30S 1965.

Jess Melvin memberi argumentasi mengapa serangan terhadap PKI dimulai di Aceh. Alasan pertama, karena militer memiliki kekuatan yang sangat kuat di Sumatera.

Alasan kedua karena kepemimpinan militer di Aceh sangat terkonsolidasi dan tidak simpatik terhadap PKI. Komandan militer provinsi, Ishak Djuarsa sangat antikomunis. Dia diangkat setelah kampanye PKI dan PNI yang disengaja telah memaksakan pengunduran diri mantan Gubernur Aceh, Ali Hasjmy, dan mantan Panglima Militer, M. Jasin pada 1962. Kedua orang itu dituduh oleh PKI dan PNI karena terlalu akomodatif terhadap mantan anggota Darul Islam di provinsi ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERBARU

- Advertisement -

Berita Populer

- Advertisement -

Mungkin Anda SukaBERITA TERKAIT
Rekomendasi untuk Anda