Aceh Termiskin di Sumatera, Pejabat Santai Bekerja

-

- Advertisment -

Aceh Termiskin di Sumatera, Pejabat Santai Bekerja

KLIKKABAR.COM,  BANDA ACEH  – Dosen Universitas Muhammadiyah Banda Aceh  Dr Taufik Abdul Rahim menyebutkan situasi Aceh makin hari makin tak karuan.  Di Aceh terjadi kesalahan kebijakan pengentasan kemiskinan, dana refocusing tidak tepat sasaran. Kebijakan kontrol dari legislatif juga lemah. DPR Aceh dikebiri dengan alokasi POKIR. Demikian ungkap Taufik  dalam diskusi publik “Kemiskinan, Dana Refocusing dan KPK di Aceh” Senin (26/7/2021) di Banda Aceh.

Melihat pemimpin Aceh hari ini, menurut Taufik rakyat mulai pesimis. Begitu juga mengenai KPK, sudah 17 pejabat di Aceh sudah dipanggil KPK. Rakyat Aceh menunggu aksi KPK di Aceh. Masyarakat sudah sangat geram dengan pemimpin Aceh saat ini, KPK harus bekerja dengan baik. Masyarakat menunggu action KPK di Aceh. KPK harus serius dan komit mengusut tunda indikasi korupsi di Aceh.

“Etika pemerintah Aceh sudah rusak, masyarakat Aceh berharap ada perubahan, masyarakat sudah menderita, kemiskinan dan pengangguran di Aceh terlalu tinggi. Pemerintah Aceh harus konsisten untuk serius membangun Aceh, tidak memperkaya kelompok dan partainya”  jelas Taufik.

Menurut Taufik, tingkat pendapat masyarakat rendah, di Aceh banyak indikator yang membuat kemiskinan terus menerus terjadi. Dalam bidang Kesehatan, stunting nomor 3 nasional. Persoalan kemiskinan di Aceh sangat mendasar, karena dengan penduduk 5 juta penduduk, tapi kemiskinan tertinggi di Sumatera.

Menurutnya, sampai saat ini, walau Aceh memiliki dana DOKA, tapi tidak membawa dampak sama sekali ke masyarakat Aceh. Kemiskinan terus terjadi, pengangguran terus bertambah, penderitaan masyarakat kian hari makin gawat. Tapi Pemerintah Aceh santai saja bekerja, tidak ada terobosan apa-apa.

Begitu juga dengan Pembangunan rumah duafa dan fakir miskin tidak dilakukan oleh Gubernur Nova Iriansyah. Padaha pembangunan itu masuk dalam Qanun RPJM. Anggota DPR Aceh seperti kehilangan taji kritisnya. Padahal kalau RPJM tidak dilakukan oleh Gubernur. DPR Aceh wajib mengkritisi Gubernur Nova Iriansyah. Mempertanyakan alasan tidak dibangunnya rumah duafa sebagaimana diamanahkan dalam qanun RPJM.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERBARU

- Advertisement -

Berita Populer

- Advertisement -

Mungkin Anda SukaBERITA TERKAIT
Rekomendasi untuk Anda