Sinergi Urus Covid-19, Kemendagri Konsultasi Publik di Bali

-

- Advertisment -

Sinergi Urus Covid-19, Kemendagri Konsultasi Publik di Bali

KLIKKABAR.COM, JAKARTA – Penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak dari wabah corona harus dijalankan secara paralel dan integratif.

Sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Sektor Swasta dan Masyarakat Sipil di pusat maupun di daerah perlu dibangun lebih intens.

Kementerian Dalam Negeri  mengadakan konsultasi publik pemerintah dengan masyarakat sipil dan sektor swasta untuk penanganan Covid-19 di Denpasar, Bali, Senin 21/12/2020.

Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki, Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, dan Direktur Jenderal Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, mewakili Menteri Dalam Negeri, dijadwalkan akan menyampaikan pidato dan paparan kunci pada acara  dengan tema ‘Kemitraan Pemerintah dengan Masyarakat Sipil Dalam Pencegahan Penularan Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional di Daerah Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).’

“Bapak Menteri Dalam Negeri sangat mendukung kegiatan ini dan menginginkan adanya rencana aksi terprogram tentang pola kemitraan ini yang dapat segera direalisasikan agar percepatan pencegahan penularan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, Minggu (20/12/2020).

Konsultasi publik yang diadakan oleh Pusat Fasilitasi Kerjasama Sekretariat Jenderal Kemendagri bekerjasama dengan Ford Foundation, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan MDN News, akan berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat,  dengan  40 peserta luring.

Namun, lebih dari  500  peserta yang merupakan perwakilan pemerintah daerah, seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Satgas Covid-19 daerah, Kesbangpol, bersama utusan  Lembaga Swadaya Masyarakat, Ormas dan dan sektor swasta dari Provinsi Bali, NTB dan NTT, dipastikan akan mengikuti konsultasi publik ini secara daring maupun luring.

Pentingnya pelibatan masyarakat sipil telah memiliki landasan kebijakan dan regulasi pemerintah, antara lain Keppres Nomor 7 Tahun 2020  tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Kepres ini ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2020.

Selain itu landasan kebijakan penanganan COVID-19 juga ditetapkan melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Perpres ini ditetapkan pada 20 Juli 2020.

Konsultasi publik ini  diharapkan menjadi sarana  penyamaan persepsi Pemerintah, Organisasi Masyarakat Sipil dan Sektor Swasta terhadap kondisi, regulasi  metode dalam menyusun rencana aksi kolaborasi pencegahan penularan Covid-19. Dialog yang dilakukan di Bali ini diharapkan akan dapat direplikasi ke daerah lain.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERBARU

- Advertisement -

Berita Populer

- Advertisement -

Mungkin Anda SukaBERITA TERKAIT
Rekomendasi untuk Anda