LSM Radar Aceh Desak Plt Gubernur Tunjuk Sekda Definitif

-

- Advertisment -

LSM Radar Aceh Desak Plt Gubernur Tunjuk Sekda Definitif

Ketua LSM Radar Aceh, Heri Safrijal. (Istimewa)

KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH – Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah diminta untuk menunjukan sekda defenitif, guna meningkatkan kinerja dan kepentingan Pemerintah Aceh ke depan.
“Ada banyak kepentingan mungkin di sana, sampai saat jabatan sekda difinitif Aceh masih kosong, apalagi keberadaan sekretaris daerah (sekda) Aceh definitif dinilai sudah mendesak, terutama menjelang pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2020,” kata Ketua LSM Radar Aceh, Heri Safrijal kepada Klikkabar.com, Selasa (16/7/2019).
Dia menjelaskan bahwa KUA-PPAS adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh sekda untuk disampaikan kepada kepala daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBA 2020.
Menurutnya, kehadiran sekda difinitif menjadi penting agar tak terjadi keragu-raguan dalam pengambilan keputusan, dan kebijakan di tingkat provinsi.
“Gubernur mengusulkan 3 calon dan yang menetapkan sekda definitif presiden. Hal ini diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2009,” kata Heri yang juga relawan pemenangan Jokowi di Aceh pada Pilpres 2019 lalu.
Heri berharap sekda definitif yang dipilih merupakan orang yang mampu menjaga ritme pemerintahan Aceh apalagi tugasnya sangat strategis dan penting.
Hal itu, kata Heri, karena sekda merupakan ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) yang selalu akan berhubungan dengan badan anggaran dewan dalam pembahasan dokumen KUA dan PPAS 2020 yang waktunya sudah dekat.
Selain itu, kata dia, sekda juga masuk dalam tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), yang bertugas menerbitkan surat keputusan (SK).
“Saat ini, apabila ada pejabat eselon III maupun IV yang akan diganti karena meninggal dunia, sakit berkepanjangan atau pensiun, Plt Sekda tidak bisa menerbitkan SK karena itu wewenangnya sekda definitif. Kondisi ini bisa mengganggu kelancaran jalannya roda Pemerintahan Aceh,” jelas Heri.
Menurut Heri, Plt Sekda memiliki kewenangan terbatas, tentu tak sama dengan sekda definitif yang memiliki keleluasaan dalam mengatur gerak langkah pemerintahan.
Oleh sebab itu, ia mendesak Mendagri dan Sesneg untuk mengajukan SK Sekda Aceh definitif ke Presiden Joko Widodo agar segera menerbitkan SK penunjukan Sekda Aceh yang baru.
“Agar secepatnya dilantik, berhubung masa jabatan Plt Sekda untuk jangka waktu 3 bulan dan dapat diperpanjang sekali atau 3 bulan lagi,” kata dia. []

BERITA TERBARU

- Advertisement -

Berita Populer

- Advertisement -

Mungkin Anda SukaBERITA TERKAIT
Rekomendasi untuk Anda