Home / BERITA TERBARU / Pusat Khawatir Alihkan Status BPN ke BPA

Pusat Khawatir Alihkan Status BPN ke BPA

Foto: IST

KLIKKABAR.COM, JAKARTA – Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI, Fachrul Razi menilai Indonesia mengalami ketakutan yang tidak mendasar jika terus menunda implementasi Perpres No 23 Tahun 2015. Hal ini disampaikannya berkaitan dengan anatomoi keuangan negara yang diberikan ke Aceh.

“Saya juga berada dalam proses pembuatan Perpres tersebut dan didukung oleh Pak menteri yang waktu itu juga berasal dari Aceh. Namun saat itu ada dispute antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat,” paparnya, Kamis (2/5/2019) di Jakarta.

Dalam FGD yang membahas peralihan Badan Pertanahan Nasional (BPN) ke Badan Pertanahan Aceh (BPA), Fachrul  menjelaskan, bukan saat itu saja, bahkan dirinya pernah mempertemukan dr. Zaini dengan Wapres saat itu. Katanya PP dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) dan bisa dilihat pada pasal 6 dan 9, di mana kepala Dinas Pertanahan Aceh (DPA) tetap harus melalui Menteri Agraria.

“Menariknya protes sudah berjalan lebih 4 tahun, mau tunggu sampai kapan peralihan ini selesai? Akibatnya, banyak permasalahan yang muncul mengenai kasus Agraria. Sebut saja konflik di Singkil, konflik di Simeulue, Aceh utara, dan terakhir PT EMM dan Linge.

Itu semua berkaitan dengan Agraria. Sehingga permasalah ini memiliki dampak yang sangat besar tehadap masyarakat Aceh dan sistem Pemerintahan di Aceh. Jadi suka tidak suka, lambatnya pengalihan ini berdampak pada permasalahan konflik yang saat ini tidak selesai,” ujarnya.

Fachrul menyebutkan bahwa, ada pula permasalan di DPRA yang belum menyelesaikan Qanun pertama. Padahal, dirinya sudah memberikan argumentasi agar Qanun tersebut dipercepat karena ini juga menyangkut bagaimana Pemerintah Aceh bisa menggunakan Perpres berdasarkan UUPA Pasal 253.

“Meskipun begitu, sebenarnya masalah lain juga ada, misalnya kekhawatiran berbagai pihak seperti Menkopolkam, BIN terhadap pengalihan tersebut. Kenapa? Sebab semua sudah dimiliki oleh Aceh. Mulai rakyat, partai, sekarang tanah. Ini kan pemikiran paranoid, ketakutan mereka,” ujarnya.

Perpres ini, lanjutnya adalah perintah. Perintah kepada Menteri Agraria, karena domain sektor ada di Menteri Agraria, ditambah Menteri RB, Menteri Keuangan, Arsip Nasional dan Mendagrai. Lima Menteri yang menangani masalah ini.

“Pemerintah pusat serius tidak untuk melaksanakannya? Itu saja yang perlu kita tahu. Selain itu, kita juga mendesak mereka agar segera membentuk panitia peralihan Kanwil BPN ke BPA,” pungkasnya.