Home / BERITA TERBARU / Menteri ATR: Faktor SDM Hambat Peralihan Kanwil BPN ke BPA

Menteri ATR: Faktor SDM Hambat Peralihan Kanwil BPN ke BPA

Kepala Dinas Pertanahan Aceh, Edi Yandra. [Foto: ist]

KLIKKABAR.COM, JAKARTA – Staf Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Bidang Kemasyarakatan dan Adat, Bahrum Syah mengatakan, salah satu faktor terhambatnya implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2015 karena sumberdaya manusia yang dinilai belum terpenuhi.

“Hingga saat ini Kementerian komit terhadap Perpres tersebut. Bahkan menjadi acuan kita. Namun, pengalihgan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertahanan Kab/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kab/Kita ini tidak segampang itu, karena masalah ini kompleks sekali,” kata Bahrum Syah, Kamis (2/5/2019) di Jakarta.

Bahrum menuturkan, pihaknya mengakui komit menjalankan Perpres itu jika semua isntrumen yang dibutuhkan telah terpenuhi. Dengan  demikian, Kementerian dapat melihat kesiapan Pemerintah Aceh saat pengalihan itu dilaksanakan.

“Sebab ini bukan saja berbicara tentang wewenang, tapi termasuk sumber daya manusia, aset dan sebagainya. Artinya, yang menerima pengalihan (Pemerintah Aceh) ini juga harus siap. Karena itu, yang paling penting saat ini dilakukan oleh Pemerintah Aceh adalah meningkatkan sinergitas antara dinas pertanahan. Dan hingga saat ini, Pak Menteri menaruh perhatian besar untuk masalah ini,” ujarnya di FGD  di Kantor Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) Jakarta Pusat

Kepala Dinas Pertanahan Aceh, Edi Yandra mengatakan, secara de facto, sejak terbitnya Perpres Nomor 23 Tahun 2015, pengalihan kantor Wilayah BPN di seluruh Aceh menjadi Kantor Pertanahan milik daerah sudah bisa dilakukan. Namun, kerena berbagai kendala teknis dan sumber daya manusia, pengalihan itu belum juga berjalan.

Dengan demikian, Kanwil BPN yang ada di seluruh Aceh masih berada di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Pusat.

“Kita berharap agar Tim Peralihan segera terbentuk melalui SK Menteri Agraria. Sebab, sudah tiga tahun lebih tim ini belum juga dibentuk. Akhirnya, progres terhadap implementasi perpres ini tidak berjalan. Kita juga berharap, Pemerintah Aceh segera menyiapkan sumber daya manusianya, termasuk menyekolahkan putra-putri Aceh di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) melalui kerjasama (MoU) STPN,”  tukasnya.

Perlahan tapi pasti pengalihan tersebut tentu akan dijalankan sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Oleh sebab itu, persiapan untuk pengalihan tersebut harus benar-benar dilakukan, sistemnya akan berjalan dengan baik.

“Untuk menyusun persiapan itu, kita telah bebrapa kali diskusi guna mengevaluasi langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan hari ini, kita kembali menyelenggarakan kegiatan yang sama dengan melibatkan narasumber dari Kementerian dan lembaga terkait. Poin yang dibahas masih sama yaitu menganalisis kembali persiapan yang harus diperkuat guna melancarkan proses pengalihan itu,” ujarnya.

Secara prinsip, tambahnya, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sudah siap menyongsong pengalihan tersebut. Bahklan, sebagaimana tercantum di dalam Permendagri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh, pembentukan Dinas Pertanahan Aceh sudah dapat kepastian hukum. “Artinya, secara legal, persoalannya sudah tuntas. Hanya teknis pelaksanaan yang perlu diperkuat,” ujarnya.

Kegiatan setengah hari ini dihadiri oleh tokoh masyarakat Aceh di Jakarta, mahasiswa Aceh yang kuliah di Bandung dan sebagainya.