Home / BERITA TERBARU / Di Jakarta, Dinas Pertanahan Aceh Gelar FGD Pengalihan Kanwil BPN

Di Jakarta, Dinas Pertanahan Aceh Gelar FGD Pengalihan Kanwil BPN

[Foto: Ist]

KLIKKABAR.COM, JAKARTA – Pemerintah Aceh melalui Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) dan  Dinas Pertanahan Aceh  mengadakan Focus Group Discussion (FGD) terkait tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kanwil BPN Aceh dan Kantor Pertanahan Kab/Kota menjadi perangkat Daerah Aceh di kantor BPPA, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).

“FGD ini diadakan  di Jakarta agar kita menumbuhkan kesadaran baik dari kalangan Aceh dan Pemerintah Pusat masih ada beberapa kewenangan Aceh belum dilaksanakan sesuai amanah UUPA. Ini perlu dukungan semua pihak,” pinta Almuniza Kamal Kepala BPPA, Kamis (2/5/2019).

FGD ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Aceh diwakili oleh Kepala Dinas Pertanahan Aceh, DR. Edi Yandra, S.STP, MSP dan dihadiri oleh Kepala Instansi yang menangani pertanahan se-Aceh, tokoh-tokoh masyarakat Aceh di Jakarta, dan Perwakilan mahasiswa Aceh di Jakarta dan Bandung.

Adapun narasumber yakni Dirjen Otda Kemendagri, Dirjen Hubungan Hukum dan Keagrariaan Kemen Agraria dan Tata Ruang, Deputi Bid Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan Rb dan Anggota DPR RI, Nasir Jamil.

FGD tersebut dilaksanakan untuk mencari formula serta mendeteksi persoalan serta strategi baru agar permasalan terkait pelaksanaan Perpres no 23 Tahun 2015 bisa terselesaikan.  UUPA memberikan batas waktu 2 tahun untuk terbentuk kantor Pertanahan Aceh di kabupaten/kota se Aceh.

Hingga April 2019 ada 9 Kabupaten/kota yang belum memenuhi instrumen yang diwajibkan oleh UUPA menjadi perangkat daerah di kabupaten/kota.  Peraturan turunan yakni Peraturan Presiden Nomor 23 untuk percepatan pengalihan kewenangan pertanahan itu baru terbit empat tahun lalu, yakni 2015 (Perpres No.23/2015).

Sebelumnya, FGD ini telah dilaksanakan di Banda Aceh, pada 9 April 2019 yang dihadiri Dekan Fakultas Hukum Unimal, Lhokseumawe, Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum, akademisi, DR Hamdani AG, dan dari berbagai unsur terkait antara lain wartawan, LSM dan Perwakilan Pertanahan kabupaten/kota di Aceh.