Jelang Akhir Masa Kerja, Jembatan Senilai Puluhan Miliar di Aceh Tamiang Belum Fungsional

-

- Advertisment -

Jelang Akhir Masa Kerja, Jembatan Senilai Puluhan Miliar di Aceh Tamiang Belum Fungsional

Kondisi jembatan yang belum usai dikerjakan di Aceh Tamiang. (Foto: Istimewa)

KLIKKABAR.COM, ACEH TAMIANG- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dapil Aceh Tamiang-Langsa mendapati jembatan yang menelan anggaran sebesar Rp21 miliar dari pagu dasar Rp23 miliar tak kunjung selesai pembangunan sesuai masa kontrak yang tertera di plang proyek.
Jembatan tersebut terletak di Seruway, Aceh Tamiang. Jembatan itu juga yang menghubungkan Kecamatan Seruway dengan Kecamatan Bendahara.
Awalnya, pada tahun 2011 proses awal di Mulai dengan menggunakan Otsus sebesar Rp5 M. Saat itu Gubernur Aceh dijabat oleh Irwandi Yusuf, hingga rezim berganti, proyek tersebut terlantar.
Kondisi jembatan yang belum usai dikerjakan. (Foto: Istimewa)

Kemudian pada tahun 2016, anggota DPRA Asrizal H. Asnawi memperjuangkan kembali jembatan tersebut usai menggelar Reses bersama masyarakat yang dihadiri oleh para kepala desa di dua kecamatan tersebut yang berlokasi di lokasi pembangunan jembatan.

“Ini merupakan jembatan impian di kedua kecamatan, karena sejak indonesia merdeka, masyarakat belum menikmati jembatan, sebagai altermatif, selama ini masyakat menggunakan rakit, atau ketek,” katanya, Kamis 20 Desember 2018.
Warga yang menggunakan ketek sebagai alternatif menyeberangi sungai.

Kemudian pada APBA 2017 dimulailah kembali pembangunan jembatan tersebut, dengan pagu anggaran Rp20 M dan dilanjutkan di tahun anggaran 2018 sebesar Rp23 M pagu awal, yang kemudian dimenangkan penawaran sebesar Rp21 M.
“Dengan demikian, total keseluruhan anggaran yang telah digelontorkan sebesar Rp48 M dengan harapan jembatan itu fungsional diakhir tahun 2018 ini,” katanya lagi.
Namun nyatanya, sampai hari ini, Kamis 20 Desember 2018 atau tiga hari menjelang berakhir masa kontrak kerja, masih terdapat sekitar 60 M dari 170 Meter keseluruhan panjang jembatan belum selesai dikerjakan alias belum bisa difungsikan dan bahkan tidak memungkinkan selesai sesuai kontrak kerja.
“Pemerintah melalui ULP Aceh terkesan tidak selektif dalam menentukan rekanan pemenang tender, tentu ini menjadi sebuah kekecewaan besar bagi masyarakat,” timpalnya.
Lebih lanjut kata dia, jangan sampai, trauma masyarakat tahun 2011 lalu kembali terulang akibat proyek mangkrak di tahun ini.
Sejak awal pembangunan jembatan, Asrizal mengaku, selalu bersama masyarakat setempat rutin mengawasi proses pembangunan dan pihak rekanan selalu menyampaikan akan selesai tepat waktu.
“Namun nyatanya, jembatan masih pada kondisi kurang lebih 70 persen, jauh dari kata siap,” ujarnya.
Sementara itu, Kadis dan KPA saat dihubungi oleh Asrizal menyebutkan, jembatan akan selesai akhir tahun ini dan fungsional.
 
Sejauh ini, diakui Asrizal belum ada keluhan baik kadis, maupun KPA kepada kepada dirinya selaku pimpinan di Komisi IV DPRA. Ia juga mempertanyakan apakah sudah melayangkan surat teguran kepada rekanan tersebut, atau belum.
Menurut politisi PAN ini, diduga tidak selesainya proyek tersebut akibat ada yang diabaikan dari metode pelaksanaan sesuai dengan jumlah hari kerja yang di tawarkan oleh rekanan dalam dokumen penawaran saat pelelangan proyek dilaksanakan.

BERITA TERBARU

- Advertisement -

Berita Populer

- Advertisement -

Mungkin Anda SukaBERITA TERKAIT
Rekomendasi untuk Anda