Klikkabar.com Jujur Mengabarkan
@Serambinews.com
KLIKKABAR.COM,BANDA ACEH- Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta kepada pemerintah Aceh untuk menindak lanjuti terhadap beberapa rekomendasi yang telah disampaikan oleh pihaknya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Masa Jabatan dan Laporan Panitia Khusus Daerah Pemilihan I sampai dengan Daerah Pemilihan X Dewan Perwakilan Rakyat Aceh beberapa waktu yang lalu.
Hal ini disampaikan oleh juru bicara Banggar, Ermiadi Abdulrahman,ST dalam pembukaan masa persidangan II DPRA tahun 2017, di gedung utama DPR Aceh, Rabu 19 juli 2017.
“Berdasarkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016, diharapkan kepada Pemerintah Aceh untuk dapat melakukan perhitungan, membuat formasi dan merencanakan Perubahan APBA Tahun Anggaran 2017,” ujar Ermiadi.
Selanjutnya, dikatakan Ermiadi yang juga selaku ketua komisi I DPR Aceh , bahwa terhadap beberapa program kegiatan pembangunan yang telah disepakati bersama dalam Kebijakan Umum-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KU-PPAS), DIPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017, maka, diminta kepada Kepala Pemerintah Aceh untuk segera menerbitkan dokumen pendukungnya, sepeti penetapan hasil verifikasi dan Peraturan Gubernur penjabarannya, tambahnya.
Selain itu, dalam periode Pemerintah Aceh 2017-2022 dibawah kepemimpinan Irwandy Yusuf dan Nova Iriansyah, diharapkan untuk tidak membudayakan serta melakukan mutasi jabatan berulang-ulang, ajak politisi Partai Aceh ini.
“Yang dikhawatirkan akan mengganggu implementasi rencana program kegiatan yang telah dirancang oleh Pengguna Anggaran. Selain itu, budaya mutasi yang dadakan akan mengakibatkan terputusnya implementasi program kegiatan di tengah jalan. Bilapun kebijakan mutasi perlu dilaksanakan, maka Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mendukung Pemerintah Aceh untuk melakukannya melalui fit and proper test atau uji kelayakan yang terbuka dan berkeadilan,” tutupnya.[]