Klikkabar.com Jujur Mengabarkan
Mahasiswa menggelar aksi demontrasi di Gedung DPR Aceh beberapa waktu lalu. Aksi ini sebagai bentuk protes mahasiswa terkait penutupan AKKES Aceh Utara. (IST)
KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH – Ketua Harian Ikatan Pemuda Aceh Utara (IPAU) Banda Aceh, Syahrul Razi, mengharapkan agar Pemerintah Aceh Utara meninjau kembali kebijakan terkait Akademik Kesehatan Aceh Utara.
“Menjadikan AKKES Aceh Utara sebagai UPTD, bagian dari pada solusi yang diberikan oleh menteri dalam negeri RI. Selain pilihan bahwah AKKES ditutup, dijadikan Poltekkes, dan diserahkan ke kampus,” ujar Syahrul Razi. Jumat 28 April 2017.
Menjadikan UPTD artinya seluruh mahasiswa sekarang akan menyelesaikan studinya sampai selesai hanya saja AKKES tidak dapat menerima mahasiswa baru lagi. Sembari itu UPTD dapat melatih banyak tenaga kerja siap pakai. Itu yang harus dipahami dulu.
Hasil pantauan IPAU, bahwa kebijakan ini telah memberikan protes yang begitu besar oleh mahasiswa dengan alasan bermacam-macam. Selain itu Pihak Unimal telah bersedia menerima AKKES untuk berada dibawah mereka, bahkan Unimal telah melakukan konsultasi sampai ke Jakarta.
“Maka oleh sebab itu ada baiknya bapak Bupati menyerahkan seluruh keberlanjutan Akkes untuk berada di bawah Kampus Unimal dengan tetap dapat menjadikan kampus AKKES sebagai UPTD Regional, karena Aceh Utara sangat membutuhkankan tenaga kerja yang siap pakai, dan perlu peningkatan PAD,” lanjut dia.
Menurut IPAU, Unimal akan dengan senang hati menerimanya apalagi selama ini kampus Unimal telah mendapatkan lahan yang sangat luas di Reulet. Pengembangan prodi Keperawatan dan kebidanan yang selama ini berada di bawah AKKES Aceh Utara beralih ke Unimal akan membuat kampus iu bergerak ke arah yang lebih baik.
Tentunya kebijakan Bupati untuk menjadikan Lahan AKKES Sebagai UPTD regional dapat berjalan dengan baik yang berdampak pada peningkatan SDM masyarakat Aceh Utara dan peningkatan PAD Aceh Utara Kedepan.
“Ini ide yang baik, artinya ada dua kesempatan untuk pembangunan dan peningkatan pendidikan di Aceh Utara berjalan sekaligus,” ungkapnya.
Syahrul menambahkan bahwa ada tahapan sosialisasi kebijakan yang harus diperbaiki oleh pemerintahan Aceh Utara ke depan, agar seluruh masyarakat memahami yang mana kebijakan diikat dengan aturan dan yang mana keinginan, pungkas Syahrul.