Home / ACEH / Pengurus Baru Kontras akan Fokus pada KKR Aceh

Pengurus Baru Kontras akan Fokus pada KKR Aceh

Foto: Detik

KLIKKABAR.COM, JAKARTA – Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) berganti pengurus. Koordinator KontraS yang baru dilantik bulan lalu, Yati Andriyani, menyebut tantangan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia adalah Negara belum dewasa.

“Negara memang belum dewasa, Kami masih menemukan negara masih permisif pada pelaku pelanggaran HAM. Kalaupun ada respons negara pasif, negara semakin memberikan keistimewaan bagi pelaku pelanggaran HAM,” kata Yati saat konferensi pers Jelang 19 tahun KontraS, di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/17).

Acara ini sekaligus sebagai perkenalan struktur KontraS 2017-2020. Yati mengatakan pada KontraS akan fokus pada tiga isu, yaitu isu sipil politik, ekonomi sosial, keadilan transisi, dan impunitas. Menurutnya praktik dalam isu-isu tersebut bisa menggerus kualitas demokrasi.

“Situasi ini tidak hanya menghina martabat korban dan rakyat yang dipinggirkan hak-haknya, tetapi juga semakin menggerus kualitas demokrasi dan prinsip penegakan hukum,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS, Putri Kanesia, menjelaskan ada 19 masalah yang harus diselesaikan negara. 19 Masalah tersebut dikelompokkan dalam tiga kerangka besar. Pertama adalah agenda pertanggungjawaban. Ia menjelaskan ada tiga hal yang harus dipertanggungjawabkan negara.

“Rekonsiliasi dan ambiguitas agenda keadilan negara, wajah-wajah neo-orba di Indonesia, dan jalan panjang berliku KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) Aceh,” kata Putri.

Kedua adalah agenda terkait kemampuan negara untuk menjawab kebutuhan publik. Ada enam hal yang menjadi fokus hal tersebut.

“Mencari keadilan di pulau kecil terluar, Tanah Rembang yang direbut pabrik semen, pembangunan reklamasi, Pilkada artifisial ruang partisipasi warga, penggusuran dan alpanya kita atas hak kolektif warga, masyarakat adat, dan agenda keadilan sosial,” lanjutnya.

Ketiga, agenda penegakan hukum. Putri menjelaskan ada sembilan agenda yang masuk kategori hal tersebut.

“Penyiksaan dan wajah penegakan hukum kita, (kasus) Munir (masih menjadi perhatian) adalah kita, Yusman dan politisasi hukuman mati, represi kebebasan keyakinan beragama, represi kebebasan berkumpul, ekspresi dan tantangan perlindungan kelompok rentan, hukum dan terorisme, masa depan keadilan di Papua, masa depan gerakan HAM, antikorupsi, dan lingkungan Indonesia, ambigunya predikat reputasi HAM Indonesia di mata internasional,” kata Putri.

Yati Andriyani menggantikan Haris Azhar yang sekarang menjadi Anggota Dewan Pengurus Kontras. Wakil Koordinator I Advokasi diisi oleh Putri Kanesia yang membawahi Kepala Divisi Pembelaan HAM Arif Nur Fikri, Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Fevi Kusuma, Wakil Koordinator II Organisasi Andrian Budi Sentosa, dan Wakil Koordinator III Strategi dan Mobilisasi Puri Kencana Putri. (Detik)