"Masyarakat Aceh Siap Perang dan Mati Jika Syariat Islam Diganggu"

-

- Advertisment -

"Masyarakat Aceh Siap Perang dan Mati Jika Syariat Islam Diganggu"

Sayed Fuadi
KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH – Koordinator Forum Politik Cerdas Berintegritas (FPCB) wilayah Aceh, Sayed Fuadi mengatakan hukum jinayah yang diterapkan di Aceh tidak ada yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) atau mrlanggar hukum internasional maupun hukum pidana nasional.
Hal itu dikatakannya saat dimintai tanggapan terkait tudingan Lembaga Institute Criminal Justice Reform (ICJR) yang mendesak pemerintah untuk mengakhiri hukum cambuk qanun jinayat atau hukum pidana Islam di Aceh yang di dalamnya terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum internasional dan hukum pidana nasional.
“Saya pikir ada kekeliruan dalam analisa yang dilakukan ICJR, tidak ada hukum jinayah yang melanggar HAM. Apalagi pemberlakukan hukum Jinayah di Aceh bukanlah paksaan dari pemerintah, melainkan permintaan dan tuntutan seluruh masyarakat Aceh,” kata Sayed Fuadi. Minggu 23 Oktober 2016.
Mantan Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry ini menjelaskan, jika dikaji atau dilihat secara akal sehat, justru dengan adanya hukum Jinayat HAM dapat terlindungi, karena hukum Jinayat memotong pelanggaran-pelanggarab HAM berat terjadi.
“Lihat saja, kejadian-kejadian yang terjadi di luar Aceh, berapa banyak kasus pembunuhan antar pasangan kekasih yang tidak halal. Bukankah itu disebabkan oleh hubungan bebas. Seharusnya disana ada peran pemerintah dalam melindungi kesucian wanita,” lanjutnya.
Ia menambahkan, memang setiap orang memiliki hawa nafsu, akan tetapi jika pemerintah menerapkan hukum Jinayah, maka nafsu manusia dapat terjaga, dengan artian seseorang akan takut mrlecehkan wanita atau melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lain, karena takut dengan hukuman yang didapatkan.
Menurut Sayed, contoh lainnya adalah begitu banyak kasus pembuangan anak yang terjadi selama ini. “Saya pikir itu smua anak yang lahir di luar pernikahan resmi. Bukankah itu juga pelanggaran HAM yang lebih besar. Jadi saya pikir Aceh satu-satunya daerah yang sangat jeli memperhatikan serta mencegah penyebab penyebab pelanggaran HAM yg timbul lebih besar.”
Oleh karena, dia mengatakan peran qanun Jinayah dapat menjawab itu semua. Berat memang tapi yang perlu dicerdasi adalah tidak ada hukum yang tidak membuat efek tak jera. Namun yang perlu di garis bawahi adalah mencegah lebih baik daripada terjadi kerusakan yg lebih besar.
Baca juga: ICJR Desak Pemerintah Akhiri Hukuman Cambuk di Aceh
Jadi jika ICJR melakukan suatu desakan pencabutan qanun jinayah yang ada di Aceh. “Ini suatu hal yang sangat melanggar HAM. Mengapa tidak, mereka melawan keinginan individu masyarakat Aceh dalam mencapai ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan. Saya pikir masyarakat Aceh siap untuk perang dan mati, jika syariat Islam diganggu,” tutup Sayed.

BERITA TERBARU

- Advertisement -

Berita Populer

- Advertisement -

Mungkin Anda SukaBERITA TERKAIT
Rekomendasi untuk Anda