Ketua Pemuda Muhammadiyah: Mendagri Tidak Dukung Syariat Islam di Aceh

-

- Advertisment -

Ketua Pemuda Muhammadiyah: Mendagri Tidak Dukung Syariat Islam di Aceh

munawar syah
KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH – Terkait pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mengancam memangkas sejumlah peraturan daerah (Perda) yang dinilainya bertentangan dengan Undang-Undang dan dinilainya berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. Mendagri Tjahjo Kumolo mengambil contoh Perda di Aceh (Qanun) yang mengatur kewajiban memakai jilbab bagi perempuan di Aceh. Ketua Pemuda Muhammadiyah Aceh, Munawar Syah, MA menilai pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo sangat tidak berdasar dan ahistoris.
“Patut dipertanyakan kepada Mendagri, Perda mana yang berlaku di Aceh yang bertentangan dengan UU dan berpotensi melanggar HAM?” ujar Munawar Syah yang juga Ketua KIP Kota Banda Aceh ini kepada Klikkabar.com. Kamis 25 Februari 2016.
Padahal, Aceh sebagai bagian dari NKRI memiliki Keistimewaan dan Otonomi Khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum. UUD Tahun 1945 Pasal 28E, 28G, 28J yang mengatur tentang HAM, demikian juga Pasal 29 mengatur tentang Agama, tidak bertentangan dengan apa yang diatur dalam Qanun Aceh, bahkan ketentuan penerapan Syari’at Islam di Aceh adalah implementasi amanah Pasal 29 UUD 1945 dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, bahwa Syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi Aqidah, Syariah dan Akhlak yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh.
Ia menilai pernyataan Mendagri ini sangat ahistoris. “Menunjukkan Mendagri Tjahjo Kumolo tidak mendukung penerapan syariat Islam di Aceh, Mendagri tidak membaca atau tidak tahu detil sejarah pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sejak awal kemerdekaan sampai saat sekarang,” lanjutnya.
Munawar Syah mengatakan, masa awal kemerdekaan sampai tahun 1959, sebagai tahap perjuangan untuk mengupayakan pengakuan dari pemerintah pusat, tahun 1959 sampai tahun 1999 sebagai tahap adanya pengakuan politis, tetapi pemerintah tidak menindaklanjuti dengan kebijakan mengaplikasikannya, tahun 1999 sampai tahun 2006 sebagi tahap pemberian izin pelaksanaan secara terbatas atau upaya mencari bentuk, dan terakhir mulai tahun 2006 sampai sekarang, sebagai tahap pelaksanaan secara relatif luas, telah diberi pengakuan sebagai sub-sistem dalam sistem hukum nasional.
“Pemuda Muhammadiyah Aceh menyesalkan peryataan itu keluar dari seorang Mendagri yang semestinya dapat lebih memahami perkembangan dan kondisi pada setiap daerah dalam negara Indonesia,” ungkap Munawar.
Selain itu, ia juga mengaskan bahwa Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam sama sekali tidak bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi negara. Pasal 7 dalam Qanun di atas, misalnya telah mempertegas bahwa setiap orang beragama Islam di Aceh wajib mentaati, mengamalkan Syariat Islam dan setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di Aceh wajib menghormati pelaksanaan Syariat Islam.
“Jadi tidak ada yang dilanggar, tidak ada diskriminatif dan pelanggaran HAM kepada warga Aceh lainnya yang tidak beragama Islam, karena mereka menghormati pelaksanaan syariat Islam di Aceh, sebab itu kehormatan, harta dan jiwanya dijaga dan dilindungi oleh pemerintah,” pungkasnya.

BERITA TERBARU

- Advertisement -

Berita Populer

- Advertisement -

Mungkin Anda SukaBERITA TERKAIT
Rekomendasi untuk Anda