DPD RI: Anggaran di Aceh Tinggi untuk Belanja Pegawai, Minim untuk Publik

KLIKKABAR.COM, JAKARTA – Setiap tahun anggaran belanja pegawai mengalami tren peningkatan dari 351.08 triliun pada tahun 2010 menjadi 732.90 triliun pada tahun 2016. Komitmen Pemerintah Jokowi untuk menekan angka belanja pegawai tidak berjalan sesuai dengan rencana, dimana anggaran untuk belanja pegawai terus membengkak sebesar 42% dari total belanja nasional. Rata-rata pertumbuhan pertahun PNS dari 2010-2015 adalah sebesar -0.312 % dengan jumlah PNS 4.475.315 (Pusat 21.04% dan Daerah 78.96%).

Untuk Provinsi Aceh berdasarkan data rasio belanja pegawai dalam APBD Tahun 2015 dan jumlah pegawai pemda (Sumber : Kementrian Keuangan 2015 dan Kementrian PANRB 2016), Kabupaten Bireuen merupakan tertinggi rasio belanja pegawai sebesar 60.7% dengan jumlah pegawai 9.932 orang. Kemudian disusul Kabupaten Pidie 59.3% dengan jumlah pegawai 9.633 orang, Banda Aceh 58.9% dengan jumlah pegawai 6.051 orang, Aceh Utara 55.5% dengan jumlah pegawai 12.217 orang, Aceh Besar 54.9% dengan jumlah pegawai 7.793 orang dan Aceh Selatan 52.9% dengan jumlah pegawai 6.763 orang. Demikian disampaikan Senator Fachrul Razi, MIP, Wakil Ketua Komite I DPD RI. Minggu 23 Oktober 2016.

Daerah yang belanja pegawainya diatas 50% dari total APBD harus segera menyusun skema antisipasi membengkaknya anggaran tersebut pada tahun mendatang dengan melakukan evaluasi perampingan organisasi. Perampingan struktur dapat dilakukan dengan menempatkan pegawai pada keahlian bidangnya masing-masing dan jika memungkinkan pemerintah tidak melakukan perekrutan PNS dalam beberapa tahun kedepan. Kemudian pemerintah dapat menggalakkan program pensiun dini bagi pns dan mengarahkan mereka pada bidang lain seperti industri dan perdagangan, ini akan menajdi salah satu alternatif untuk menekan angka belanja pegawai dalam APBD.

Apresiasi Kepada Daerah Di bawah 40 persen.

Fachrul Razi, MIP memberikan apresiasi kepada daerah yang hari ini masih mampu untuk menekan angka belanja pegawainya di bawah 40% dalam APBD patut diberikan apresiasi. Kabupaten Gayo Lues dengan rasio belanja pegawai 29.6% dengan jumlah PNS 3.452 orang dan Kota Subulussalam rasio belanja 35.6% dengan jumlah PNS 2.444 orang. Ini sebangai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menekan angka belanja pegawai, sehingga dapat dialihkan kepada belanja publik.