Home / BERITA TERBARU / Beda Cara Reshuffle SBY dan Jokowi

Beda Cara Reshuffle SBY dan Jokowi

192882_620

Joko Widodo (Tempo/Aditia Noviansyah)

KLIKKABAR.COM, JAKARTA – Hari-hari ini ruang publik dipenuhi dengan wacana perombakan kabinet. Berbagai rumor muncul di publik. Sejumlah nominasi nama calon menteri juga berseliweran. Kegaduhan politik tidak bisa dihindari.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan memberi catatan khusus terkait hiruk pikuk proses perombakan kabinet kerja pimpinan Jokowi. Menurut dia, saat pemerintahan SBY, proses perombakan kabinet berjalan dalam satu komando Presiden sebagai pemegang hak prerogatif.

“Para menteri solid, berbicara soal reshuffle juga begitu. Pada sat itu tidak ada menteri bicara reshuffle, tidak ada menteri menilai menteri yang lain. Karena semua ada mekanisme siapa yang menilai menteri dan siapa yang mengevaluasi, sehingga SBY tidak perlu susah payah menjelaskan kapan reshuffle, siapa yang diajak komunikasi. Jadi betul-betul under control one command,” urai Syarief di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat 8 Januari 2016.

Menurut dia, situasi berbeda tampak terjadi dengan hiruk pikuk soal wacana perombakan kabinet yang terjadi saat ini. Syarief menyebutkan masing-masing pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. “Itulah gaya kepemimpinan yang ada. Saya tidak mengatakan hari ini jelek lho,” tandas Syarief.

Catatan Syarief Hasan soal hiruk pikuk perombakan kabinet memang cukup terasa saat ini. Kegaduhan politik jelang reshuffle kabinet ini seiring dengan rencana sejumlah partai politik yang sebelumnya di luar pemerintahan kini menyatakan dukungan ke pemerintah. Sebut saja PAN dan Partai Golkar.

Kegaduhan ini juga dipicu tentang komando yang tidak tunggal. Presiden, menteri dan Wapres serta partai politik pendukung pemerintah memberi pendapat yang bervariasi. Perbedaan pandangan dan pendapat yang muncul dapat dipahami sebagai bagian dari manuver politik. Hal yang wajar meski sering tidak tepat dilakukan.

Sayangnya, situasi kegaduhan perombakan kabinet ini dibiarkan menjadi wacana bebas di publik. Kondisi ini pula yang menambah bobot wacana ini kian tak menentu. Dorongan agar presiden sebagai pemegang tunggal hak prerogatif mengendalikan wacana ini tak kunjung muncul di publik. Kesan membiarkan dan upaya tes pasar sulit dielakkan.

Meski belakangan, Presiden bereaksi keras soal wacana ini. Situasi tersebut sebagai respons atas munculnya pemeringkatan akuntabilitas kementerian lembaga yang dilakukan Kementerian PAN-RB.

“Reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden. Jangan ikut-ikut mendorong-dorong, dikte-dikte, desak-desak. Itu hak prerogatif presiden,” cetus Jokowi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rabu 6 Januari lalu.

Sementara di era SBY, perombakan kabinet yang dilakukan selama dua periode, sebenarnya juga tidak jauh berbeda dengan proses reshuffle kabinet era Jokowi. Bedanya, wacana perombakan kabinet era SBY relatif bisa dikelola dengan baik. Kasak-kusuk serta rumor juga mencuat di publik. Bedanya, hal tersebut tidak liar, spekulatif yang cenderung membuat kegaduhan politik.** (Inilah)