Home / BERITA TERBARU / Pengamat Sebut Menpan Yuddy Layak Dicopot

Pengamat Sebut Menpan Yuddy Layak Dicopot

322848_menpan-rb-yuddy-chrisnandi_663_382

KLIKKABAR.COM, JAKARTA – Tindakan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi dengan mengumumkan laporan kinerja kementerian/lembaga dinilai justru membuat kegaduhan politik baru.

Pengamat politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Firman Manan mengatakan, yang berhak memberi penilaian dan mengumumkan kinerja kementerian/lembaga adalah Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara.

Atas tindakan tersebut, dia memastikan bahwa Menteri Yuddy kemungkinan besar masuk  dalam daftar menteri yang layak dicopot dari Kabinet Kerja.

“Saya sebenarnya lebih mendorong Presiden untuk melakukan reshuffle atas dasar pertimbangan kinerja. Kecuali apabila ekspose tersebut betul-betul mengganggu soliditas kabinet dan koalisi maka bisa saja Menpan RB di-reshuffle,” ujar Firman kepada wartawan seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Selasa 5 Januari 2016.

Dia menjelaskan bahwa sebagai pembantu Presiden seorang menteri tidak boleh mempunyai agenda politik sendiri demi kepentingan pribadi. Apalagi, Presiden Jokowi sendiri telah beberapa kali mengingatkan para pembantunya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat membuat ketidaksolidan kabinet.

“Sebenarnya ekspose ini juga dapat dipersepsikan sebagai upaya dari Menteri Yuddy untuk memperlihatkan kepada Presiden tentang kinerja kementeriannya. Sehingga, tidak masuk ke dalam list menteri yang dipertimbangkan untuk di-reshuffle,” beber Firman.

Menurutnya, meski Menpan RB punya kewenangan untuk melakukan penilaian tingkat akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga yang ada, namun momentum publikasinya yang bersinggungan dengan isu perombakan kabinet jilid dua justru menimbulkan nuansa politik. Terlebih, Menteri Yuddy sendiri juga merupakan kader Partai Hanura.

Selain itu, ekspose kinerja kementerian/lembaga juga dapat mengganggu soliditas kabinet dan koalisi partai pendukung pemerintah.

Karenanya, berhubung sudah masuk ke ruang publik, Menteri Yuddy harus dapat memberi penjelasan tentang parameter yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga.

“Sebagai contoh, mengapa Menko PMK Puan Maharani mendapatkan nilai lebih tinggi dari Menko Polhukam dan Menko Perekonomian. Atau nilai Polri yang lebih tinggi dari KPU dan sebagainya,” demikian Firman.