DPR Aceh Minta DPD Serius Tangani Persoalan Aceh

KLIKKABAR.COM – BANDA ACEH, Ketua Badan Legislasi DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, mengatakan DPD harus serius dalam memperhatikan program reintegrasi, polemik keabsahan bendera Aceh.

Iskandar menambahkan selain dua hal tersebut juga masih ada persoalan terkait dengan PP kewenangan bersifat nasional dan Perpres Tentang Badan Pertanahan yang belum sesuai dengan UUPA.

“Kita sudah invetarisir masalah dan pernah kita sampaikan saat pertemuan dengan Komisi II DPR RI saat kunker ke Aceh,” kata Iskandar Usman dalam rapat koordinasi sinkronisasi aspirasi DPD RI asal Aceh dengan unsur Pemerintahan Aceh, di ruang serbaguna Sekretariat Gubernur Aceh, Rabu 9 September 2015.

Iskandar yang hadir mewakili Ketua DPR Aceh menjelaskan, program reintegrasi lanjutan dan penyelesaian polemik terkait bendera Aceh merupakan isu utama yang butuh perhatian serius.

“Baik oleh pemangku kebijakan di daerah maupun di tingkat nasional,” ungkapnya.

Iskandar Usman menjelaskan bahwa perhatian terhadap persoalan tersebut akan memberi pengaruh terhadap laju pembangunan sosial-ekonomi yang direncanakan pemerintahan Jokowi terhadap Aceh untuk masa mendatang.

“Perlu unruk diketahui, saat ini ada ancaman radikalisasi yang berpotensi timbul di Aceh. Gejalanya sudah terlihat,” katanya.

Menurutnya rencana melanjutkan program reintegrasi merupakan salah satu jalan meredam potensi tersebut. “Untuk itu, saya berharap pemerintah pusat juga memberi ruang dan dukungan khusus, termasuk menyediakan payung hukum dan sumber anggaran,” ujarnya.

REPORTER : ZIKIRULLAH