Klikkabar.com Jujur Mengabarkan
KLIKKABAR.COM – LHOKSEUMAWE, Fraksi Partai Demokrat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (FPD MPR-RI), mengadakan Seminar Nasional yang bertemakan “Akuntabilitas dan Transparasi Kinerja Lembaga Negara”. Acara tersebut digelar di Aula Hotel Lido Graha, Cunda, Lhokseumawe, Kamis 3 Septembaer 2015 sekitar pukul 14.00 WIB.
Sementara itu yang menjadi pemateri dalam kegiatan Seminar Nasional tersebut diantaranya Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Provinsi Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT, Rektor Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara, Prof. Dr. Apridar, M.Si dan Rektor Universitas Almuslim Bireuen, Dr. H. Amiruddin Idris, SE.,M.Si.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Provinsi Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT, mengucapkan terimakasih kepada seluruh unsur dan elemen masyarakat yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu. “Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua dalam melakukan perubahan untuk ke depan,” ungkapnya.
Dalam hal ini, kita melihat penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara terdapat di pusat pemerintahan dan di pemerintahan tingkat daerah, dimana di Indonesia sejak tahun 1999 telah mulai melaksanakan kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pemberian otonomi daerah. “Melalui sistem otonomi daerah ini sebagai wewenang yang harus diputuskan pada Pemerintah Pusat kini dapat diputuskan ditingkat pemerintah daerah sehingga dapat lebih mengakomodir aspirasi dan kearifan masyarakat setempat atau lokal,” kata Ir. Nova Iriansyah, MT.
Ia menambahkan, desentralisasi juga memiliki kekurangan yaitu memberikan ruang yang lebih untuk terjadinya penyelewengan oleh pihak atau kelompok tertentu yang berkuasa untuk memenuhi kepentingan sendiri.
Menurutnya, upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan kekurangan penyelenggaraan pemerintahan desentralisasi adalah dengan meningkatkan kinerja pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Tentunya itu melalui penerapan sistem pemerintahan yang dilandasi oleh prinsip good governance,” kata Mantan anggota DPR RI tersebut.