Home / BERITA TERBARU / Khilafah, NKRI & Negara Kertagama

Khilafah, NKRI & Negara Kertagama

Ilustrasi.

Oleh: Hilmy Almascaty (Intelektual Muslim di Jakarta)

KLIKKABAR.COM, JAKARTA – Banyak pengamat menyatakan reformasi telah gagal. Al-Chaidar menyebut reformasi sebagai “prematur” sedangkan Fahri Hamzah mencapnya sebagai “mati muda”. Pasca gerakan  yang menghasilkan amandemen UUD 2002 ini, bangsa Indonesia seperti kapal yang kehilangan arah dan tujuan. Sementara para pemimpin bangsa yang dipilih langsung oleh rakyat tidak mampu memberikan arah tujuan yang jelas sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa yang termaktub dalam cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Perubahan UUD 1945 telah dianggap menjadi biang kerok permasalahan bangsa saat ini. Para tokoh nasional dengan lantang menyerukan agar kembali kepada UUD 45 Asli sebagaimana kesepakatan awal para pendiri Republik. 20 tahun reformasi, Indonesia telah berada di jurang kehancuran dengan hutang luar negeri yang mengerikan dengan bahaya imprialisme terselubung Cina Komunis melalui program OBOR.

Jenderal (Purn) Djoko Santoso dengan tegas menyebutkan “melawan atau punah” atas kedaan yang tengah menimpa Bangsa Indonesia. Gerakan perlawanan kaum Pribumi dengan aktivitas selamatkan Bangsa  mendapat sambutan masyarakat luas. Kesadaran umat Islam sebagai mayoritas telah melahirkan gerakan Persaudaraan Alumni 212 yang telah mampu menghimpun jutaan rakyat di Monumen Nasional Jakarta sejak tahun 2016 dan terakhir tahun 2018.

Bersamaan dengan dilaungkannya gerakan kembali ke UUD 45 Asli, ada sekelompok generasi muda yang ingin membangun sebuah Indonesia Baru. Namun Indonesia Baru seperti apakah yang bangsa ini inginkan. Apakah Indonesia Baru seperti negara-negara maju, seperti Amerika, Eropa, Jepang, Cina dan lainnya? Ataukah mereka memiliki konsep tentang Indonesia Baru yang dikehendakinya.

Putra-putra terbaik bangsa Indonesia telah mengajukan berbagai bentuk dan model Indonesia Baru yang diinginkannya, sesuai dengan pandangan dan ideologi yang dianutnya. Namun bukan tujuan tulisan ini untuk membahas secara panjang lebar model Indonesia Baru yang dikehendaki oleh mereka.

Tujuan utama tulisan ini adalah ingin menyampaikan salah satu bentuk dan model Indonesia Baru. Yaitu Indonesia baru yang kuat, maju, berharkat, bermartabat, adil makmur berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang menjadi agama mayoritas bangsa Indoesia. Sebagaimana telah menjadi tradisi turun temurun bangsa Indonesia.

Negara Berbasis Agama

Negara berbasis agama, tentu berbeda dengan Negara sekuler yang dipromosikan Barat ataupun Negara agama yang diserukan para Mullah Iran. Negara berbasis agama yang dimaksudkan di sini adalah sebuah konsep di mana Negara menjadikan agama mayoritas masyarakat yang dianutnya sebagai dasar konstitusinya.

Dalam sejarah Bangsa Indonesia, Kerajaan Sriwijaya di Sumatera diketahui sebagai Kerajaan yang berbasiskan agama Budha. Sementara Kerajaan Majapahit adalah berdasarkan agama Hindu sebagaimana disebut dalam Negara Kertagama karya Empu Prapanca yang terkenal.

Demikian pula halnya ketika para Pendakwah Islam berhasil mendirikan Kerajaan Di Jeumpa, Perlak, Pasai, Palembang maupun Demak dan lainnya, mereka menjadikan agama Islam sebagai basis penyelenggaraan Kerajaan atau yang kemudian dikenal dengan Kesultanan Islam.

Dari terminologi bahasa Arab, Kesultanan adalah semakna dengan Kekhalifahan, yaitu sistem pemerintahan  yang berdasarkan kepada ajaran Islam. Di dunia Arab lebih popular dengan sebutan Kekhalifahan sementara para Ulama Nusantara lebih menggunakan istilah Kesultanan. Sultan dan Khalifah adalah dua bahasa Arab yang semakna yaitu pemerintah.

Maka dengan demikian Negara Kertagama atau Negara yang berbasiskan agama mayoritas adalah sebuah tradisi dan peradaban yang telah menjadi bagian dari Bangsa Indonesia. Sistem ini dijalankan sejak zaman Sriwijaya, Majapahit dan diterapkan kembali dalam Kerajaan Pasai maupun Kerajaan Demak. Dari sistem pemerintahan berdasarkan agama Budha, Hindu beralih kepada Islam menyesuaikan dengan agama mayoritas rakyat.

Contoh termodern dari sistem Negara Kertagama adalah sebagaimana yang diterapkan oleh Kesultanan Aceh Darussalam yang diproklamirkan pada tahun 1507 M dengan Qanun al-Asyi atau Konstitusi Aceh. Sistem berbangsa dan bernegara yang berbasiskan agama Islam ini terus diterapkan oleh masyarakat sampai datangnya penjajah Portugis, Belanda maupun Inggris.

Di era penjajahan Belanda, terutama di wilayah Tanah Jawa akibat dominasi penjajahan, sistem Kesultanan yang berdasarkan ajaran Islam yang diwariskan Para Walisongo mulai mendapat tantangan. Penjajahan kejam Belanda telah memaksa rakyat untuk menukar budaya, tradisi bahkan agamanya. Termasuk mengadu domba para Sultan Islam kemudian menguasainya. Dan tentu tujuan akhir penjajah adalah meruntuhkan tatanan Kesultanan yang telah berjalan dan menggantikannya dengan sistem ala penjajah Belanda.

Untuk memuluskan rencana penjajahannya, Belanda menerapkan sistim pendidikan yang telah menghasilkan para pemuda calon pemimpin bangsa yang berorientasi Barat-Sekuler. Belanda telah mempromosikan pendidikan kepada pribumi dengan janji pekerjaan rendahan di bawah pemerintah kolonialis. Para lulusan sekolah penjajah menjadi anak emas yang akan meneruskan penjajahan pemikiran jangka panjang yang direncanakannya.

Sementara ulama dan santri pewaris perjuangan Walisongo memilih jalur perlawanan frontal seperti yang dilakoni Pangeran Dipenegoro maupun Imam Bonjol. Pondok Pesantren mereka jadikan benteng membela agama dan tanah air yang akan dikuasai penjajah. Perjuangan melawan penjajah, baik Belanda maupun Jepang digerakkan melalui lembaga tradisional Islam bersama para ulama dan santrinya.

Merekalah yang selalu disebut sebagai kaum radikal dan militan oleh penjajah, karena mereka tidak rela tanah airnya dikuasai asing, menolak rakyatnya dijadikan jongos  dan menetang agamanya dihinakan.

Perang kemerdekaan yang digerakkan para ulama dan santri telah membuahkan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Itulah sebabnya tidak mengherankan jika mayoritas pemeluk Islam Bangsa Indonesia menghendaki ajaran Islam sebagai dasar berbangsa dan bernegara sebagaimana telah menjadi tradisi sejak zaman Sriwijaya, Majapahit dan Demak.

Pemimpin Islam Bangsa Indonesia menuntut diterapkan Negara Kertagama yang telah menjadi tradisi Bangsa Indonesia. Perjuangan panjang Pemimpin Islam membuahkan hasil dengan disepakatinya Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Negara Indonesia mendeka berdasarkan kepada Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-Pemeluknya.

Tidak diragukan bahwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 adalah manifestasi dari tradisi agung Bangsa Indonesia. Sebuah kelanjutan dari tradisi Negara Kertagama yang menjadikan agama mayoritas rakyat sebagai dasar dalam melaksanakan pemerintahan. Sebuah intisari dari sistim Kesultanan Islam yang telah menjiwai tradisi rakyat Indonesia. Sistim Kekhalifahan kontemporer dalam dunia Islam modern yang telah dirumuskan secara genius oleh para pemimpin Islam Bangsa Indonesia, yang dijuluki juga sebagai Nasionalis Islami.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia para pemimpin Nasionalis Sekuler kembali mengutak-utik Dasar Negara Indonesia merdeka. Dengan alasan sepihak mereka menghapus tujuh kata keramat Negara Kertagama yang disepakati menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Umat Islam Bangsa Indonesia merasa dikhianati karena tidak diajak bermusyawarah, namun untuk tetap menjaga persatuan, mereka mengalah. Apalagi Presiden Soekarno menjanjikan akan membahas lagi dasar Negara di Konstituante. Maka sejak saat itu Negara Indonesia sudah tidak sesuai dengan hakikat dari tradisi agung Negara Kertagama yang diwarisi para pendahulunya.

Umat Islam Bangsa Indonesia yang tidak puas dengan penghianatan Nasionalis Sekuler ini, mendeklarasikan Negara Islam Indonesia (NII) pada 7 Agustus 1949 yang dipimpin tokoh Nasionalis Islami SM. Kartosuwiryo. Beliau adalah teman dekat Soekarno yang juga merupakan anak didik dari tokoh kebangkitan Nasional Indonesia, HOS. Cokroaminoto. Pengaruh NII melebar dari Jawa Barat sampai ke Aceh, Sulawesi dan Kalimantan.

Filosofi yang diusung para tokoh NII adalah HA-NA-CA-RA-KA DA-TA-SA-WA-LA atau yang dikenal juga dengan Jongko Joyoboyo tentang kehadiran Ratu Adil atau dalam hadits tentang hadirnya Khilafah Akhir Zaman dipimpin Imam Mahdi al-Muntazar.

Sementara Umat Islam yang menerima kenyataan penghapusan 7 kata keramat itu, menyebutnya sebagai hadiah terbesar Umat Islam terhadap kelompok minoritas. Yang menjadi permasalahan bagi generasi muda kritis adalah bagimana jika hadiah yang diberikan menimbulkan mudharat dan kerugian kepada Umat Islam sendiri.

Kerugian yang paling nyata adalah tersingkirnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Umat Islam dipaksakan memakai hukum kafir penjajah, ekonomi kapitalis-sekuler, pendidikan ala Barat sekuler dan lainnya. Belum lagi budaya hedonistik asing yang mulai menjajah kehidupan generasi muda. Umat Islam terhalangi menjalankan syari’at agamanya secara sempurna.

Sesuai janji Seokarno, paska pemilu 1955 dan terbentuknya Konstituante para pemimpin Islam memperjuangkan kembali dasar Negara Islami sebagai tuntutan rakyat mayoritas. Setelah mengalami perdebadan yang panjang dan hampir disepakati rumusan Dasar Negara sesuai aspirasi Islam, Presiden Soekarno segera mengeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959.

Presiden membubarkan Konstituante dan mengganti UUDS 1950 dan kembali kepada UUD 45, tanpa menyebut Piagam Jakarta atau syari’at Islam. Negara Kertagama yang diperjuangkan pemimpin Islam kandas kembali bersamaan dengan semakin kuatnya penghinat anti Tuhan, Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dan akhirnya Negara Indonesia mendapat musibah yang bertubi-tubi, jauh dari tujuannya sebagai Negara merdeka yang adil makmur. Sejak merdeka tahun 1945 sampai 1965 di zaman Orde Lama, pergantian ke era Orde Baru sejak 1965 sampai 1998, dilanjutkan dengan lebih 20 tahun orde Reformasi dan mendekati 75 tahun kemerdekaannya, justru Negara Indonesia semakin terpuruk, hutang semakin menumpuk, kesenjangan sosial yang semakin melebar, SARA yang membara, dan banyak tokoh patriotik yang meramalkan akan punahnya Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tentu banyak pendapat tentang sebab kemunduran Bangsa Indonesia. Namun yang pasti dan nyata adalah penghianatan sebagian pemimpinnya terhadap tradisi bangsa dan mayoritas rakyatnya. Soekarno dan Soeharto mengalami penghinaan di penghujung kekuasaannya. Paska gerakan reformasi yang mengamandemen UUD 45 menjadi UUD 2002 dengan harapan Indonesia menjadi maju, justru melahirkan pemimpin korup dan raja hutang yang membahayakan kedaulatan NKRI di masa depan.

Jika dalam perjalanan panjang, kita salah jalan atau tersesat, maka langkah pertama yang kita harus lalui untuk selamat adalah kembali ke jalan yang benar. Bagi Bangsa Indonesia, kembali kepada jalan yang benar adalah kembali kepada perjanjian yang telah dibuat dengan Tuhan Yang Maha Esa dan mengambil tradisi yang telah menjadikan nenek moyang sebagai Bangsa besar. Kembali kepada Negara Kertagama dan kembali kepada UUD 45 Asli rumusan 22 Juni 1945 yang disepakati penerapan Syari’at Islam bagi mayoritas Bangsa Indonesia.

NKRI Dan Khilafah Masa Depan

Satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa sampai saat ini Bangsa Indonesia adalah mayoritas menganut agama Islam. Ini berarti secara tradisi sejarah bangsa Indonesia dalam budaya Negara Kertagama, sudah semestinyalah ajaran Islam memiliki keutamaan sebagai sistim bernegara dan berbangsa. Sebagaimana yang telah berlaku sejak zaman Sriwijaya, Majapahit maupun era Kesultanan Islam. Tidak diragukan bahwa penghianatan terhadap tradisi dan pengingkaran janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan membawa kehinaan dan kesusahan serta perpecahan.

Dengan demikian, mereka yang memperjuangkan sistim pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam, baik bernama Kesultanan, Negara Islam, Khilafah dan seumpamanya adalah sah menurut tradisi sejarah bangsa Indonesia. Bahkan mereka adalah patriotik sejati yang bertujuan untuk meluruskan kesalahan dan penghianatan yang telah dilakukan para pendahulu. Kebesaran Bangsa Indonesia hanya akan terjadi bila ajaran Negara Kertagama diterapkan kembali, yang terlambang dalam kesepakatan para pendiri bangsa 22 Juni 1945, menjadikan Syari’at Islam sebagai pengatur Bangsa Indonesia yang mayoritas.

Sudah saatnya kini Bangsa Indonesia menyadari semua kesalahannya yang keluar dari tradisi nenek moyangnya dalam berbangsa dan bernegara. Jika Bangsa Indonesia bercita-cita sebagai Bangsa yang besar dan maju, harus kembali kepada jatidiri nenek moyang yang sudah mentradisi dalam kehidupannya. Alam bawah sadar rakyat Indonesia, termasuk spiritualnya terikat dengan tradisi agung pendahulunya yang tidak mungkin dapat dipisahkan.

Dalam bernegara mereka memiliki budaya Negara Kertagama, sebuah sistim kenegaraan yang berbasikan kepada ajaran agama mayoritas rakyat. Bukan dengan sistim demokrasi sekuler yang asing dengan tradisi dan budaya Bangsa. Itulah sebabnya Negara kini dikuasai oleh antek pemodal yang korup dan hedonistik, yang merampok suara rakyat dengan kecurangan dan penipuan.

NKRI yang berlandaskan kepada agama rakyat mayoritas adalah sebuah keniscayaan dan syarat mutlak bagi Bangsa Indonesia untuk menggapai keadilan dan kemakmuran sejati. Kezaliman terhadap rakyat mayoritas akan membawa bencana dan kehancuran, yang akan mendorong lahirnya maha bencana dan kemurkaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tidaklah cukup bencana demi bencana yang dialami Bangsa Indonesia akhir-akhir ini, dan perlu bencana dahsyat agar mereka dapat kembali ke jalan yang benar.

Jika ada segolongan Bangsa Indonesia dengan jujur dan ikhlas menawarkan konsep Negara Kertagama, maka tawaran ini perlu dipertimbangkan sebagai jalan menuju kejayaan Bangsa Indonesia. Karena konsep bernegara yang dijalankan pada saat ini jelas tidak sesuai dengan tradisi Negara Kertagama yang sudah menjadi kesepakatan bersama para pendiri Bangsa menjelang proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Sejarah bangsa Indonesia tidak pernah mengenal pemisahan agama dengan negara, karena agama adalah tiang negara dan negara adalah pelaksana ajaran agama.

Ketika agama Budha menjadi mayoritas agama yang dianut rakyat, maka sudah sewajarnyalah ajaran Budha dijadikan sebagai dasar bernegara yang telah melahirkan Kerajaan Besar Sriwijaya di Sumatera. Ketika agama Hindu menjadi agama mayoritas yang dianut rakyat, maka sudah sewajarnyalah ajaran Hindu dijadikan sebagai dasar bernegara yang telah melahirkan Kerajaan Besar Majapahit di Tanah Jawa. Ketika Islam menjadi agama mayoritas Indonesia Raya, maka jelas tuntutan sejarah menghendaki Islam menjadi dasar bernegara untuk Bangsa Indonesia. Itulah konsep Negara Kertagama yang telah mengantarkan kebesaran Bangsa Indonesia dahulu dan di masa depan.

Dalam tradisi legenda Bangsa Indonesia, telah tersebar beberapa ramalan yang sangat populer. Di ujung Barat Sumatera beredar fisarat Maulana Syiah Kuala (w. 1699 M) yang menyebutkan pada tahun 1441 H akan hadir pemimpin agung yang akan mengantarkan Bangsa Nusantara sebagai Super Power yang adil makmur.

Firasat ini juga terkenal di Tanah Jawa dengan Jongko Joyoboyo, tentang hadirnya pemimpin adil (Ratu Adil) yang akan mengantarkan Negara Gemah Ripah Loh Jinawi. Sementara banyak hadits Nabi Muhammad yang menyebutkan tentang kehadiran Imam al-Mahdi yang akan membawa keadilan dan kemakmuran sejati bersama pendukung utamanya Qaum min masyriq (Bangsa Timur).

Dalam narasi hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya, dari Khuzaifah al-Yaman bahwa kelak di akhir zaman akan hadir Khilafah atas manhaj Kenabian. Dan hadist ini diperkuat oleh banyak hadits tentang Imam Mahdi yang tidak diragukan sesahihannya. Kepercayaan seorang Muslim terhadap hadits adalah mutlak, setelah kepercayaannya kepada Kitab Suci al-Qur’an.

Jika ada sebagian Bangsa Indonesia yang mengidam-idamkan bangsanya sebagai bangsa pendukung utama Ratu Adil dengan tegaknya Khilafah adalah sebuah ijtihad. Sama halnya dengan patriotik bangsa yang mencita-citakan bangsanya sebagai Negara Super Power seperti Amerika ataupun Cina sekarang.

Jadi tidak ada yang salah dengan cita-cita Umat Islam Bangsa Indonesia untuk menjadikan bangsanya sebagai Bangsa besar yang adi daya. Negara maju yang adil dan makmur, yang menjadi pemimpin Dunia Islam yang kini jumlahnya 1,5 Milyar. Dan tentu tidak salah pula jika Umat Islam mencita-citakan batas Negaranya bukan dari Meuroke sampai Sabang, tapi dari Meuroke sampai Marokko di Afrika sebagai NKRI atau Negara Khilafah Rasyidah Islamiyah. Dan dalam sistim kenegaraan Islami itulah yang disebut dengan Khilafah Islamiyah.

Jika negara Katholik Vatikan boleh berdiri tegak, kenapa negara Khilafah Islamiyah yang berpusat di Indonesia tidak boleh jika mayoritas rakyat menghendakinya. Yang tidak kita inginkan adalah jika NKRI menjadi negara bagian manapun, baik Negara Amerika, Negara Eropa, Negara Cina, Negara Arab manapun. NKRI harga mati, artinya NKRI tidak boleh berkurang wilayah dan kekuasaannya sejengkalpun. Namun jika Allah taqdirkan menjadi negara adi daya, dan ada yang menolaknya, jelas yang menolak adalah tolol dan sakit jiwa.

Tidak diragukan, jalan untuk menggapai kejayaan Indonesia Raya di akhir zaman adalah dengan kembali sebagai Negara Kertagama. Jika Bangsa Indonesia konsisten dengan konsep Negara Kertagama, maka ajaran Islam dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan berbangsa dan bernegara sebagaimana kesepakatan para pendiri bangsa dengan UUD 45 Asli tanggal 22 Juni 1945, Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syari’at Islam Bagi Pemeluk-Pemeluknya.

NKRI yang berdasarkan syari’ah ini akan mengantarkan Bangsa Indonesia meuju kemakmuran sebagaimana janji Allah. Kemakmuran akan menjadikan Bangsa Indonesia sebagai Imam seluruh Umat Islam di dunia, dan itulah awal terbentuknya Khilafah Islamiyah yang ditakutkan musuh Islam.

Jadi jelaslah bahwa perjuangan suci menegakkan Khilafah Islamiyah di Indonesia merupakan perjuangan suci untuk mengembalikan keagungan masa lalu tradisi Negara Kertagama yang telah membawa keagungan Bangsa Indonesia. Dan juga sekaligus perjuangan suci untuk menjadikan Bangsa Indonesia sebagai negara adi daya yang makmur sejahtera di bawah naungan ridha Tuhan Yang Maha Kuasa.

Perjuangan suci ini juga akan menjadi cita-cita perjuangan tertinggi umat manusia sedunia yang mengidam-idamnya tegaknya ”One World Government” yang disebutkan Bill Gates. Dan tentu juga untuk menyauti seruan Nabi Muhammad tentang persiapan untuk kehadiran Negara Sejagat bernama Khilafah Alaa Manhaj Nubuwwah dengan Pemimpin dan masyarakat Agungnya.***

Bhumi Singhasari, 11 Zullhijjah 1440 H